Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut ada transaksi politik di balik keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja.
Rocky Gerung menilai, keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi negara untuk merampas hak-hak rakyat.
Rocky gerung juga menilai keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja telah menenggelamkan seluruh persoalan bangsa krusial yang saat ini terjadi.
"Ini sebetulnya adalah undang-undang yang mengizinkan negara mengambil hak-hak rakyat. Jadi seluruh masalah bangsa ini sebetulnya ditenggelamkan oleh keputusan dungu dari Mahkamah Konstitusi yang bahkan memberi sinyal bahwa 'Oke, silahkan perbaiki dalam dua tahun ke depan'," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 26 November 2021.
Baca Juga: Ferry Juliantono Sebut UU Cipta Kerja Pesanan Tiongkok: Pemerintah Sendiri yang Melakukan Makar
Menurut Rocky Gerung, memperbaiki UU Cipta Kerja bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat disahkannya undang-undang tersebut.
Dia berpendapat, seharusnya MK memperbaiki cara mereka dalam merawat demokrasi khususnya dalam menyikapi UU Cipta Kerja yang disahkan sejak tahun lalu.
Dia juga mengungkapkan, UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang tak diinginkan dalam sebuah iklim demokrasi yang sehat baik secara formil maupun material.
"Bukan undang-undangnya yang mesti diperbaiki, cara Mahkamah Konstitusi merawat demokrasi itu yang mesti diperbaiki. Secara material maupun formil, ini undang-undang yang tidak diinginkan demokrasi," ujarnya.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Jumhur Hidayat Tuntut Pemerintah Rehabilitasi Nama Baiknya
Rocky Gerung menegaskan bahwa MK sebagai garda terakhir dalam mengawal konstitusi harus sepenuhnya tunduk terhadap keinginan masyarakat dalam iklim demokrasi yang sehat.
Dia mengatakan bahwa MK tak seharusnya melayani apalagi melakukan transaksi politik demi terjaganya kepentingan oligarki yang berkolusi dengan kekuasaan agar tetap leluasa menjalankan segala manuvernya.
"Jadi Mahkamah Konstitusi harus patuh pada keinginan demos, bukan memberi sinyal tukar tambah pada kekuasaan supaya oligarki masih bisa akumulasi, supaya presiden mukanya terselamatkan, supaya DPR masih mau untuk memilih anggota Mahkamah Konstitusi yang baru kreatif, kan semuanya betul-betul telanjang ada transaksi politik," ucapnya.
Rocky Gerung juga menilai terdapat sebuah transaksi politik yang betul-betul telanjang di balik keputusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Dia menilai, hal tersebut merupakan 'sogok balik' karena MK disinyalir telah menerima 'sogokan' dari kekuasaan yang ingin tetap berkuasa, dan menyebut hal tersebut sebagai electrical autocracy yakni otokrasi yang dipilih untuk mengamankan kekuasaan.
"Jadi ini sogok balik terhadap sogokan yang udah mereka terima dari kekuasaan kan? Fasilitas segala macam, perpanjangan, perubahan inti dari undang-undang MK sendiri. Ini yang disebut sebagai electrical autocracy, jadi otokrasi yang dipilih untuk mengamankan kekuasaan," tuturnya.***
