Network
Rocky Gerung menilai, data ADB yang menyebut 20 juta orang Indonesia kelaparan di era rezim Presiden Jokowi dan disertai naiknya harga bahan pokok menunjukkan bahwa pemerintah gagal memberi makan pada rakyatnya.
"Jadi mungkin sekali atau dua kali lipat tuh, jadi mungkin adalah standar untuk mengevaluasi kepada pemerintah bahwa mereka gagal untuk memberi makan pada rakyat," ujarnya.
Rocky Gerung mengingatkan agar masyarakat tak mudah terpukau dengan statistik pemerintah yang mengklaim berbagai keberhasilan perekonomian Indonesia, meski sejumlah riset dunia justru menunjukkan data sebaliknya.
Dia juga kembali menegaskan bahwa pemerintah saat ini telah gagal memenuhi perintah konstitusi yakni menyejahterakan rakyat dan memelihara orang miskin, meski di sisi lain pemerintah juga gencar memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin.
"Jadi selama kita masih terpukau dengan statistik pemerintah, kita lupa bahwa hal yang real itu justru ada di dalam cakupan riset lembaga-lembaga dunia. Nah, 22 juta itu menerangkan bahwa Presiden Jokowi gagal memenuhi perintah konstitusi yaitu sejahterakan rakyat dan pelihara orang miskin," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Akan Bagikan Bantuan Beras, Jokowi: Rakyat Tidak Boleh Kelaparan
Rocky Gerung menilai, problem kelaparan di Indonesia tak akan menjadi hal yang sangat serius jika dua amanat dalam konstitusi yang telah disebutkan sebelumnya benar-benar dijalankan oleh pemerintah.
Namun sebaliknya kata dia, pemerintah justru lebih sibuk membangun infrastruktur yang terancam mangkrak di tengah jalan.
"Kalau dua hal itu dilakukan dari awal kan nggak ada soal sekarang. Tapi yang dipelihara Pak Jokowi adalah jalan tol, pelabuhan udara yang jadi padang rumput sekarang di Majalengka tuh," ujar dia.
Terlepas dari itu semua, Rocky Gerung menegaskan bahwa apa yang dia katakan bukan didasari oleh sinisme, melainkan semata-mata hanya menyampaikan kritik kepada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
