KABAR BESUKI – Ekonom senior, Faisal Basri melayangkan kritik tajam terhadap pemerintah yang berencana akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Faisal Basri juga menyinggung janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah mengatakan bahwa proyek pembangunan IKN baru ini tidak akan memakai dana APBN.
Namun nyatanya, pembangunan IKN baru ini ternyata hampir menyedot separuh dana APBN dan bahkan berencana akan menggunakan dana PEN.
“Pak Jokowi pernah mengatakan ‘saya pastikan pembangunan ibu kota ini tidak menggunakan APBN’ jadi udah, tidak berkelahi dengan kepentingan rakyat banyak,” kata Faisal Basri seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube Indonesia Lawyers Club.
“Nah tiba-tiba lebih dari separuh APBN, kan ini parah sekali, ini ratusan triliun dan kemarin kita dengar akan diambil dari dana PEN, dan PEN kan untuk rakyat ini, untuk pemulihan nasional, jadi rakyat langsung dikorbankan ini demi untuk ibu kota yang bersifat fisik dan bisa ditunda,” imbuhnya.
Menurut Faisal Basri, menggunakan dana PEN untuk pembangunan IKN baru sama halnya dengan mengorbankan rakyat.
Hal ini dikarenakan, dana PEN harusnya dimanfaatkan untuk keperluan yang lebih mendesak, seperti halnya penanganan Covid-19.
Faisal Basri bahkan menilai bahwa keadaan darurat Covid-19 di Indonesia ini bisa jadi bertahan lebih lama jika dana yang digunakan untuk pemulihan ekonomi justru digunakan untuk pembangunan IKN baru.
“Jadi keadaan darurat Covid ini bisa jadi lama ini, oleh karena itu kita harus siapkan dananya, malah ini dananya mau dialihkan untuk pembangunan ibu kota karena APBN 2022 sudah diketok” ujarnya.
Lebih lanjut, pakar ekonomi Universitas Indonesia itu juga mengatakan bahwa pembangunan IKN baru dengan menggunakan dana APBN atau PEN ini justru malah memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Faisal Basri juga menyebut bahwa pembangunan IKN baru di tengah pandemi Covid-19 tidak ada sense of crisis.
“Rasanya tidak elok untuk memulai pembangunan ibu kota di tengah situasi darurat, jadi sense of crisisnya dimana?” tuturnya.
Faisal Basri lantas menyarankan agar pemerintah lebih fokus untuk menangani pandemi Covid-19, kemiskinan, serta pengangguran yang masih menjadi masalah besar di Indonesia alih-alih sibuk mengurus pemindahan ibu kota baru.***