Network
KABAR BESUKI - Pakar hukum tata negara Refly Harun terus menyoroti proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru yang dikritik oleh banyak kalangan.
Refly Harun mengaku heran ketika proyek IKN yang dikritik banyak kalangan terkesan dipaksakan untuk terus berjalan.
Refly Harun menyebut DPR seolah tak berkutik di hadapan Presiden Jokowi meski proyek IKN baru dikritik banyak kalangan.
Refly Harun kemudian menyinggung peran penting konsep good governance dan clean government dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Mantan jurnalis Media Indonesia (MI) itu mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang terkesan memaksakan diri melanjutkan proyek IKN baru di tengah kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang tak menentu.
"Ini bukan soal pro dan kontra Jokowi, tapi kita bicara tentang good governance dan clean government. Kenapa ibu kota harus pindah buru-buru? Sementara, kondisi sosial, politik, dan ekonomi tidak memungkinkan," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 1 Februari 2022.
Selain itu, Refly Harun juga mengaku tak habis pikir jika masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua kubu dalam kampanye terkait proyek IKN baru, seolah-olah tak ada lagi ruang untuk duduk bersama melihat akar persoalannya.
"Karena itu, saya tidak tahu ya. Selalu ada kampanye yang terbelah antara yang pro dan yang kontra pemerintahan ini, seolah-olah kita tidak bisa lagi duduk bersama untuk melihat letak permasalahannya," ujarnya.
