Network
KABAR BESUKI - Kementerian Agama (Kemenag) RI resmi mengeluarkan surat edaran untuk memperketat pelaksanaan ibadah di luar rumah saat kasus aktif varian Omicron meningkat di tanah air.
Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung angkat bicara mengenai surat edaran Kemenag untuk memperketat ibadah saat kasus aktif Omicron meningkat.
Rocky Gerung membandingkan sikap Kemenag yang memperketat ibadah saat kasus aktif Omicron meningkat dengan kerumunan Jokowi di daerah.
Rocky Gerung menduga, surat edaran Kemenag diterbitkan agar ada larangan naik motor bagi penduduk berusia 90 tahun ke atas.
Mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia (UI) itu mengungkapkan, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas hanya berusaha untuk sejalan dengan jalan pikiran Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.
"Mungkin orang ingin agar supaya ada larangan di atas 90 tahun orang nggak boleh naik motor. Tapi Pak Menteri Agama tentu in-line dengan permintaan Pak Luhut kan? 60 tahun ke atas supaya tinggal di rumah tuh," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 7 Februari 2022.
Rocky Gerung juga mengakui, surat edaran Kemenag untuk membatasi kegiatan ibadah di luar rumah hanyalah turunan dari permintaan negara dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19.
"Jadi sebetulnya, itu hanya turunan aja dari permintaan negara, dan bolehlah Menteri Agama memastikan itu juga berlaku di wilayah koordinasi dia yaitu umat beragama dalam rangka melakukan ibadahnya tuh," ujarnya.
Baca Juga: Kasus Omicron di Indonesia Meningkat, Rocky Gerung Akui Ada Anggota Keluarga yang Ikut Terjangkit
Meski demikian, Rocky Gerung juga menilai pemerintah seolah lalai dalam menerapkan larangan berkerumun dalam melaksanakan kegiatan di area publik sebagai bagian dari protokol kesehatan.
Filsuf kelahiran Manado, 20 Januari 1959 itu mengatakan, publik telah menilai pemerintah seolah bersikap diskriminatif terhadap perlakuan kegiatan publik selama meningkatnya kasus aktif Covid-19 khususnya saat Omicron merebak.
"Tapi secara umum, kita mesti anggap bahwa pemerintah melalaikan aturan kerumunan itu tuh. Jadi dimana-mana orang menganggap bahwa 'Iya, ibadah kok dilarang tapi pesta boleh? Kalo di mall bikin semacam flashmob boleh?'," katanya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai bahwa publik merasa pemerintah seolah mendiskriminasi kegiatan ibadah (khususnya untuk pemeluk agama Islam) dengan cara memperketat teknis pelaksanaannya.
Dia menyebut adanya ironi yang dirasakan publik ketika Jokowi justru dianggap menciptakan kerumunan saat membagikan bantuan sosial atau sekedar berkunjung ke sebuah daerah.
"Jadi soal-soal begitu yang orang anggap 'Kok hal yang membuat kita justru mendekat diri dengan langit, dengan Tuhan dalam upaya doa kok dibatasi tuh?', itu hal yang umum orang persoalkan karena ada perbandingan bahwa 'Pak Jokowi kalo bagi-bagi sembako kok boleh?' padahal itu nggak ada kaitannya dengan kemuliaan rohani," ujar dia.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Kunjungan Jokowi ke Maumere hingga Sumatera Utara Picu Kerumunan Demi 'Headline'
Rocky Gerung menilai, hal tersebut membuat publik semakin tidak percaya dengan sikap pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Dia mengungkapkan, ketidakpercayaan publik muncul karena pemerintah sejak awal kerap bersikap inkonsisten dalam menerapkan aturan protokol kesehatan selama pandemi berlangsung.
"Jadi setiap kali pemerintah mengajukan semacam proposal regulasi, orang terpaksa berbalik arah untuk mempersoalkannya karena inkonsistensi dari awal," tuturnya.***
