Network
Rocky Gerung juga menegaskan bahwa fungsi utama KPU bukan sekedar sebagai pelaksana teknis pemilu semata.
Mantan pengajar di Universitas Indonesia (UI) itu mengungkapkan bahwa KPU harus menjadi edukator politik utama di tengah masyarakat dan harus memiliki fungsi etis yang lebih kuat dibandingkan fungsi teknisnya.
"Jadi sebetulnya, fungsi KPU ini dari dulu bukan sekedar jadi pelaksana teknis pemilu, tapi dia mesti jadi edukator politik. Fungsi etis dari KPU harus mendahului fungsi teknisnya," katanya.
Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti sikap KPU yang meminta kenaikan anggaran, yang menurutnya menimbulkan kesan bahwa KPU hanya sebagai tempat untuk mencari nafkah dan memiliki kapasitas teknis namun minim etika.
"Kemarin juga saya baca beritanya, KPU minta anggaran tiga kali lipat dari Rp25-30 triliun jadi Rp100 sekian triliun. Terlihat bahwa KPU ini tempat orang cari kerjaan aja, dan itu bahayanya kalau sebuah lembaga hanya diduduki oleh orang-orang yang secara teknis punya kapasitas tapi secara etis lemah," ujar dia.
Baca Juga: KPU RI Tegaskan Pemilu 2024 Tetap Dilaksanakan dan Tidak Ditunda Maupun Diundur Ke 2027!
Rocky Gerung juga menceritakan pengalamannya saat membidani KPU pada masa awal reformasi.
Ketika itu, dia mendorong agar KPU menjadi lembaga yang sangat terhormat dan memiliki etika tinggi, sehingga dia pun mendorong agar Komisioner KPU diisi oleh orang-orang terbaik secara etis.
Selain itu, dia juga menegaskan bahwa KPU harus menjadi sarana pencerahan bagi masyarakat sebelum datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Karena itu di awal reformasi, KPU kita dorong jadi tempat, sebut aja satu komisi yang betul-betul kedudukan etisnya itu tinggi. Karena itu, dipilihlah orang-orang yang betul-betul bermutu, supaya hendak diberitahu bahwa bangsa ini perlu diberi cahaya pikiran terlebih dahulu, baru masuk ke ruang election," tuturnya.***
