Network
Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menginginkan agar lembaga survei mengawal kebijakan publik dari rezim Jokowi di jalan yang benar.
Menurutnya, lembaga survei harus berani menunjukkan adanya inkonsistensi antara fakta psikologi dan fakta sosiologi dari hasil survei yang mengklaim tingkat kepuasan rezim Jokowi mencapai 70 persen.
"Tapi sekali lagi, kita ingin agar kebijakan publik itu diasuh oleh lembaga-lembaga survei. Ini lembaga-lembaga survei yang harusnya tunjukkan bahwa kenapa ada inkonsistensi antara fakta psikologi dan fakta sosiologi?," katanya.
Pria yang pernah menjadi pengajar di Universitas Indonesia (UI) itu juga mendeteksi adanya kecurigaan bahwa hasil survei yang diterbitkan oleh lembaga litbang salah satu media massa nasional dan Indikator merupakan survei 'suruhan'.
"Jadi sebetulnya dengan mudah kita deteksi bahwa ini pasti disuruh, dan suruh-menyuruh itu adalah hal yang biasa dalam keadaan kacau," ujar dia.
Rocky Gerung juga menyoroti adanya persoalan baru yang akan timbul di balik dugaan kepalsuan hasil survei yang mengklaim 70 persen masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja rezim Jokowi.
Dia menduga, investor asing akan segera menuntut bagian keuntungan dari investasi langsung mereka di Indonesia.
Menurutnya, investasi yang tumbuh saat ini hanyalah investasi saham yang berpotensi memicu gejolak ekonomi sewaktu-waktu.
"Yang jadi soal sebetulnya, internasional yang bersiap-siap untuk menuntut bagian investasi langsung, nggak ada kan? Jadi kalau kita lihat sekarang, siapa yang invest tuh? Yang ada adalah investasi saham yang nunggu celah terjadi kecelakaan, lalu hit and run, lalu capital gain kabur," tuturnya.***
