Network
KABAR BESUKI - Komisi IV DPRD Trenggalek gelar rapat evaluasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Cabang BRI Trenggalek, di aula rapat, Selasa (9/6). Terkait temuan keterlambatan penyaluran bantuan dibeberapa desa serta adanya pergeseran data penerima bantuan yang tidak sesuai dengan data yang dikirim aparat desa.
Mugianto menyampaikan bahwa, berdasarkan hasil sidak dibeberapa desa, ditemukan beberapa program bantuan dari daerah maupun program bantuan pusat. Ada data penerima bantuan, banyak yang tidak sesuai dengan data prioritas usulan yang sudah dikirim desa.
Baca Juga: Komisi III DPRD Bersama Pemkab Banyuwangi Rakor Capaian PAD 2020
“Data yang keliru, menjadi pemicu, adanya kegundahan dilapangan sehingga yang terjadi masyarakat dan pihak pemerintah desa terjadi polemik. Dengan adanya rapat kali ini, saya berharap ada titik temu terkait kerancuan yang selama ini terjadi, sehingga kedepanya tidak terjadi lagi,” papar Mugianto.
Kartu Penyangga Ekonomi (KPE) yang peluncurannya bekerjasama dengan BRI, yang merupakan program bantuan yang rencananya diluncurkan pemerintah daerah 3 Tahap, menjadi program bantuan yang sangat dikritisi oleh DPR dalam penyalurannya.
“Karena program bantuan KPE sebagai program penyangga bantuan ekonomi masyarakat, dalam penyalurannya harus tepat sasaran, jangan sampai diselewengkan,” tegas Mugianto.
Suparlan, Kepala Bidang (Kabid) Bagian Data di Dinas Sosial menyampaikan bahwasannya data warga Trenggalek yang mendapatkan program bantuan baik itu program pusat maupun daerah berjumlah 64.968 orang penerima.
Baca Juga: Proyek Pembangunan Onderlagh Waykanan dari ADD Selesai Dikerjakan
” Dari jumlah data usulan yang disampaikan pihak pemerintah desa sejumlah 61 340 orang. Sementara yang saat ini sudah tercover program bantuan baik itu KPE, Bantuan BST, maupun BSP dengan ditambah program perluasan, di Kabupaten Trenggalek terdatakan sejumlah 64.968 orang penerima manfaat,”. jelas Parlan.
