Network
KABAR BESUKI - Presiden Jokowi baru-baru ini menjawab isu mengenai batalnya larangan ekspor minyak goreng (dalam hal ini CPO) sebagaimana kabar yang beredar belakangan ini.
Isu batalnya larangan ekspor minyak goreng berawal dari beredarnya surat Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan menjadi viral.
Jokowi mengungkapkan bahwa ketersediaan pasokan dalam negeri merupakan hal utama, karena hal tersebut menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.
Jokowi juga menegaskan bahwa kebutuhan pokok masyarakat merupakan prioritas tertinggi pemerintah dalam setiap membuat keputusan.
"Kebutuhan pokok masyarakat adalah yang utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan pemerintah di setiap membuat keputusan," kata Jokowi sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 27 April 2022.
Baca Juga: Banyak Negara Jadi Menderita Akibat Kebijakan Indonesia yang Melarang Ekspor Minyak Goreng
Jokowi mengaku prihatin karena melihat adanya ironi bahwa Indonesia yang dikenal sebagai produsen crude palm oil (CPO) terbesar di dunia justru mengalami kelangkaan pasokan minyak goreng.
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 itu meminta agar pelaku usaha minyak sawit melihat persoalan kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat dengan lebih baik dan lebih jernih.
"Sebagai negara produsen terbesar di dunia, ironis kita mampu mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng. Saya minta para pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan lebih jernih," ujarnya.
