Network
KABAR BESUKI - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
Opini WTP ini menjadi predikat yang ke delapan kalinya secara beruntun diterima Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2012. Dan hasil audit BPK diterima Wakil Bupati Banyuwangi, H. Yusuf Widyatmoko serta Wakil ketua DPRD, H.M. Ali Mahrus di Sidoarjo, Jum’at (19/06/2020) kemarin.
Baca Juga: Rumah Kontrakan Milik Warga Probolinggo di Demung Situbondo Terbakar
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M.Ali Mahrus mengatakan, keberhasilan Kabupaten Banyuwangi meraih opini WTP untuk kedelapan kalinya merupakan hasil sinergitas yang baik antara eksekutuf dan legislatif.
“Pengelolaan keuangan daerah di ibaratkan sebuah keluarga, eksekutif sebagai suami dan legislatif selayaknya istri, eksekutif bagian mencari dan memanfaat duit, sedangkan legislatif bertugas mengarahkan, memberikan masukan dan saran,“ ucap Ali Mahrus.
Sehingga pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memperhatikan masukan dan saran DPRD selaku wakil rakyat Banyuwangi.
Baca Juga: Layanan Administrasi Kependudukan di Trenggalek Semakin Mudah
“Jadi sinergitas antara eksekutif dan legislatif harus berjalan dengan baik, kalau terus menerus beda pendapat bertengkar yang dirugikan justru rakyat Banyuwangi,“ ungkapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa asal daerah pemilihan (dapil) Banyuwangi II ini berharap capaian positif ini bisa terus dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya.
