Network
KABAR BESUKI - Antusias peserta Dialog Publik Tahun 2020 dengan tema ‘NU Dalam Pusaran Politik Lokal’ digelar IKA PMII Banyuwangi, terlihat semangat. Kegiatan dikemas Halal Bi Halal bertempat di Aula SMA NU Genteng, 28 Juni 2020, nyaris tidak ada sepinya.
Pemantik dialog publik Katib Syuriah PCNU Banyuwangi, KH Sunandi Zubaidhi dengan tegas mengatakan bahwa urusan Pilkada atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bahwa PCNU belum mengambil keputusan apapun.
Yang patut digaris bawah tidak ada keputusan personal pengurus. Yang ada adalah keputusan yang utuh pengurus harian Katib Syuriah.
Baca Juga: Ditengah Pandemi Covid, Jasa Kredit Harus Siapkan Mitigasi Resiko
Keputusan bersama, PCNU akan mengambil sikap nanti setelah para bakal calon bupati dan pasangannya resmi mendaftar ke KPU. Sengaja PCNU tidak melakukan penjaringan seperti pemilihan kepala daerah sebelumnya, karena dikhawatirkan terjadi perpecahan ditubuh NU.
Tentang PKB, Katib Syuriah PCNU Banyuwangi, Sunandi Zubaidi mengibaratkan PKB adala lahir dari rahim NU tentu akan mendukung. Permasalahannya, adalah NU tidak akan berpolitik lebih dalam.
Tidak mungkin PCNU mengurus urusan rekomendasi ke DPP PKB. Berjuang dulu, pasti PCNU akan mengamini dan mendukung langkah kader yang serius maju Pilkada.
“Ingat PCNU hingga saat ini belum menentukan keputusan siapa yang akan diusung Pilkada. Semua keputusan akan dilakukan bersama-sama tidak personal,” tegas Katib Syuriah PCNU Banyuwangi, Sunandi Zubaidi saat menyampaikan paparan tema tersebut.
Narasumber kedua, Ali Nur Fatoni Humas PAPDESI (perkumpulan kepala desa) yang mengatakan, bahwa saat ini semua harus realistis, pemimpin untuk memenangkan Pilkada 2020 tidak cukup dengan dukungan dan rekomendasi tetapi juga kekuatan finansial juga harus dihitung.
Dicontohkan, untuk menjadi kepala desa biayanya untuk bisa menang cukup tinggi, bisa 300 juta, 100 juta, bahkan ada yang 500 juta.
“Saya yakin, siapapun yang akan maju di Pilkada butuh kekuatan besar, dukungan massa, dukungan rekomendasi partai dan dukungan mesin partai serta finansial juga ikut menentukan. Jadi realistis. PCNU harus realistis,” ungkap Fathoni.
Dialog serius tapi santai berlangsung dinamis. Bahkan berbeda dari pernyataan dialog dari Sekretaris ASKAB Banyuwangi, Muansin, S.Pd.I yang berbicara peran PCNU harus lebih kuat mensosialisasikan siapa nanti figur yang pas menggantikan pemimpin saat ini.
Karena jangan sampai kader NU dan jajaran pengurus MWC hingga ranting NU serta Banom diambil oleh kekuatan lain juga tidak segera bertindak cepat.
Baca Juga: Pasien Covid19 Jatim yang Sembuh di RS Lapangan Capai 72,9 Persen
“Paling tidak, kekuatan NU utuh dan tidak terpecah-pecah. Karena kurang cepatnya mensosialisasikan figur yang pantas,” ungkap Muansi yang juga Kepala Desa ini.
Pernyataan Ketua IKA PMII Banyuwangi, Samsul Arifin, menegaskan PCNU harus benar-benar bisa memayungi kepentingan umat Nahdlatul Ulama. Plat form PCNU harus jelas dalam Pilkada nanti.
Sepenggal dialog tentang tema ‘NU Dalam Pusaran Politik Lokal’ berlangsung cukup antusias. Moderator mengarahkan pada komentator yang tepat. Ada Gus Malik atau Abdul Malik Syafaat, H. Khusnan Abadi anggota DPRD dari Fraksi PKB, Purnomo bakal calon bupati, Abdul Azis Ketua PC. ISNU Banyuwangi dan banyak tokoh lainnya.
Khusnan Abadi, DPRD Fraksi PKB dalam komentar di dalam forum yang sama menegaskan bahwa PCNU saat ini tidak merampas hak partai politik, tetapi tidak ada salahnya kasih sayang PCNU itu benar terarah dengan benar dan tidak salah arah.
Kesimpulannya, jangan sampai PCNU lepas dari tujuan perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama. Dan lepas dari pusaran kepentingan personal di kancah politik Pilkada atau pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 nanti.
Apalagi tema yang diangkat soal nama besar organisasi masyarakat Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU) atau PCNU (Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama).
