Network
KABAR BESUKI - Akibat pandemi Covid-19 kondisi keuangan daerah tergerus, Pemkab Banyuwangi tetap memberikan perhatian optimal pada keberlangsungan pembangunan desa.
Salah satu caranya dengan tidak mengurangi pagu alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 156,7 miliar yang disalurkan ke 189 desa se-Banyuwangi. ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Banyuwangi untuk mendukung dana desa dari APBN.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pandemi Covid-19 memang telah menyebabkan kondisi keuangan yang berat, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Kondisi tersebut turut berpengaruh pada transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Salah satunya dana perimbangan yang didalamnya memuat DAK, DAU, hingga dana bagi hasil (DBH). Otomatis pengurangan tersebut, berpengaruh pada alokasi dana di daerah.
“Salah satunya harusnya juga berpengaruh pada alokasi dana desa (ADD). Karena ADD diambil dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK, di mana DAK merupakan pos anggaran yang memang khusus dan tidak bisa diganggu gugat,” ucap Bupati Anas.
Baca Juga: Khofifah Minta BPJS Kesehatan Berikan Asistensi ke RS Rujukan Covid-19 Jatim
Namun, lanjut Anas, Pemkab Banyuwangi mengambil kebijakan untuk tidak mengurangi anggaran ADD di tahun ini. Demi untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di tingkat desa. Anggaran ADD Banyuwangi sendiri mencapai Rp156,7 miliar untuk 189 desa.
“Pemkab Banyuwangi berupaya melakukan efisiensi di tengah realokasi dan keterbatasan anggaran saat ini. Agar ADD yang disalurkan ke desa bisa tetap utuh,” ujar Anas.
“Agar para Kades dan aparatnya tetap semangat membangun desanya di masa sulit ini,” imbuh Bupati Anas.
