Network
KABAR BESUKI - Puluhan petani Desa Bangun Kecamatan Munjungan, hari ini meluruk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Trenggalek, Selasa ( 4/8).
Rombongan diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Trenggalek Pranoto.
Dalam paparannya, Susilo juru bicara aksi menyampaikan dan mengharap kepada anggota DPRD agar mau membantu melakukan mediasi dengan Perhutani untuk melakukan penataan ulang kerjasama lahan yang saat ini ditanami masyarakat, dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Baca Juga: Ketua DPRD Banyuwangi Minta Kedepankan Sisi Kemanusiaan Dalam Kasus Singkong Kalibendo
Sedikitnya ada 25 orang petani yang datang dan yang melatarbelakangi adanya aksi adalah adanya kegiatan ukur lahan yang dilakukan perhutani yang mana biayanya dibebankan kepada pesanggem serta dana sharing bagi hasil hutan yang dinilai sangat memberatkan bagi warga Bangun.
” kami masyarakat Bangun, memohon kejelasan dari pihak terkait adanya kegiatan ukur tanah dilahan perhutani, kalau memang lahan perhutani mengapa seluruh biaya dibebankan kemasyarakat pesanggem, dan yang kedua warga menghendaki adanya penataan ulang terkait kerjasama pengelolaan lahan secara bagi hasil atau sharing antara perhutani dengan masyarakat, karena hasil kesepakatan sharing yang terjadi selama ini, sangat memberatkan masyarakat,” jelas Susilo.
Baca Juga: Akhirnya, Polres Situbondo Berhasil Tangkap Dukun Cabul Asal Bondowoso
Menjawab keluh kesah petani, Ketua Komisi II Pranoto mennjawabnya dengan menghadirkan Kepala Desa Bangun, Mantri Perhutani dan Ketua LMDH setempat, hadir dalam rapat dengar pendapat kali ini.
” Tupoksi kami sebagai wakil rakyat, kami juga rakyat maka dalam masalah ini kami mengharap kepada perhutani dan warga disaksikan oleh Kepala Desa, agar dalam memutuskan suatu keputusan dimusyawarahkan dulu utamanya terkait penentuan nilai sharing lahan yang ditanami masyarakat,” jelas Pranoto.
