KABAR BESUKI - Video Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo memarahi dua staf Kementerian Sosial beredar di media sosial.
Dalam rekaman itu dia mengumpat Menteri Sosial Tri Rismaharini karena pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilainya melangkahi pemerintah daerah.
Dalam video berdurasi 3.09 menit itu, tampak staf Kemensos duduk di hadapan Amon. Mereka hanya terdiam ketika dimarahi bahkan disuruh pulang kembali ke Jakarta.
Baca Juga: Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Hadiri Rapat Komisi 1 DPR RI Guna Bahas Anggaran 1750 Triliun
Amon menyinggung soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang penyalurannya dilakukan Ketua DPRD Alor, bukan pemerintah daerah.
Amon menuding ada unsur politik dalam pembagian bantuan PKH melalui DPRD. Dia menyebut Risma tidak mengetahui teknis penanganan bantuan sampai ke masyarakat bawah.
"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, Menteri model apa model begitu," ujar Amon yang menyindir Risma dalam video viral tersebut seperti dikutip Kabar Besuki dari YouTube Jurnal Warga, Rabu, 2 Juni 2021.
Amon terus mencerca 2 pegawai Kemensos terkait bantuan PKH. Bahkan dia meminta 2 pegawai itu untuk segera angkat kaki dari Alor.
Baca Juga: 3 Alternatif Beras Putih yang Jauh Lebih Sehat, Cocok untuk Anda yang Sedang Jalani Program Diet
"Memangnya PKH itu DPR yang urus? Besok kamu pulang sudah, besok saya bikin surat ke Presiden, dia (Risma) pikir dia hebat," katanya dengan nada yang tinggi.
Di tengah kemarahannya dalam video itu, Amon mengaku tak masalah jika nantinya dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menegaskan, bantuan PKH merupakan program Pemerintah Pusat yang penanganannya di bawah kendali Pemda, bukan DPRD.
"Kau pikir kita di daerah ini bodoh! DPR mana yang tangani itu?," ucap Amon dengan penuh amarah.
Risma menjelaskan bahwa bansos tersebut sebenarnya merupakan bantuan bencana.
Dia memerinci bantuan ke Kabupaten Alor itu merupakan bantuan bencana Siklon Seroja yang melibatkan sejumlah pihak termasuk DPRD dan bukan PKH.
“Saat itu kemudian adalah Ketua DPRD (Alor) menyampaikan kami butuh bantuan, tapi tidak bisa (masuk). Beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu, itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti',” kata Risma dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021.
Risma mengatakan kemudian dia terhubung dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor Enny Anggrek yang menawarkan pertolongan agar bantuan untuk korban bencana bisa cepat diterima masyarakat Alor.
Pada saat bencana melanda, dia mengaku kesulitan menyalurkan bantuan karena cuaca dan koneksi internet yang belum pulih.
Namun Kementerian Sosial memastikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Alor, yang terdampak bencana Siklon Seroja beberapa waktu lalu, terpenuhi.
Dia memastikan, petugas yang terdapat dalam video yang terdapat Bupati Alor adalah pegawai Kemensos yang tengah menjalankan tugasnya secara resmi.***