Network
“Sementara memorandum presiden mungkin merupakan pernyataan kebijakan pemerintah, Biro Sensus memandang pengembangan metodologi dan proses sebagai tanggung jawabnya sebagai lembaga statistik independent," Tulis catatan tersebut.
Untuk menghitung jatah kursi di DPR, banyak campur tangan ditujukan pada perkiraan populasi yang digunakan.
Baca Juga: Peneliti Jelajahi Dasar Laut Antartika Terkejut, Ternyata Ini yang Mereka Temukan
Pemerintahan Trump secara khusus bersikeras bahwa Biro Sensus secara terpisah menghitung jumlah imigran tidak berdokumen di setiap negara bagian, dalam catatan itu.
Seperti yang disyaratkan oleh Konstitusi. Meskipun sensus itu seharusnya menjadi penghitungan jujur populasi Amerika, penghitungan "seluruh jumlah orang di setiap negara bagian".
Pemerintahan Trump bertujuan untuk mengecualikan bukan warga negara dari penghitungan.
Hal itu akan membuat populasi yang lebih tua dan lebih putih dihitung di negara bagian dengan populasi imigran yang besar, yang kemungkin akan menguntungkan Partai Republik selama pembagian kembali.
Trump gagal mencapai tujuannya untuk menghilangkan penghitungan imigran tidak berdokumen, tetapi dia membuat pusing kepala besar bagi Biro, dan kemungkinan membuat banyak imigran takut untuk berpartisipasi.
Dalam gugatan yang mencari rincian rencana pemerintahan Trump untuk menghitung penjatahan kursi DPR.
