KABAR BESUKI - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut ketimpangan sosial di Indonesia makin menjadi-jadi di era pandemi seperti saat ini.
Rocky Gerung mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah paradoks dari pemerintahan Presiden Jokowi yang selama ini mengkampanyekan dirinya sebagai tokoh yang pro rakyat kecil sejak berkampanye di Pemilu 2014.
"Itu paradoks dari pemerintahan Presiden Jokowi yang di awal sejak 2014 mengkampanyekan 'Saya pro rakyat'. Jadi pro penderitaan rakyat sebetulnya, itu yang terjadi," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu, 1 Agustus 2021.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Banyak Pejabat Negara Saat Ini Terindikasi Mengalami 'Gangguan Kejiwaan'
Rocky Gerung mengaku tak mempermasalahkan dengan bertambahnya kekayaan para konglomerat di Indonesia pada era pandemi seperti saat ini.
Akan tetapi, dia hanya mempermasalahkan sikap pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang tidak mendistribusikan hasil akumulasi modal dari para konglomerat tersebut melalui pajak yang diterima dengan merata.
"Bahwa ada orang kaya yang bertambah, kita juga senang nggak ada soal itu. Apa problemnya? Nggak ada problem dengan pertambahan kekayaan konglomerat atau oligarki. Yang jadi problem adalah pemerintah tidak mendistribusikan kekayaan itu. Kan dalam kehidupan bernegara, akumulasi itu adalah hak dari mereka yang punya modal, jadi silahkan akumulasi. Tapi tugas negara adalah mendistribusikan hasil akumulasi itu," ujarnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Tanggapi Pendapat Pandu Riono yang Menyebut Indonesia Menuju Jebakan Pandemi
Rocky Gerung mengatakan bahwa sikap pemerintahan Presiden Jokowi yang membiarkan akumulasi modal oleh konglomerat tanpa disertai distribusi kekayaan yang merata sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak kesejahteraan rakyat.
Selain itu, dia juga mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi gagal memenuhi salah satu fungsi dari UUD 1945.
"Jadi negara yang membiarkan akumulasi tanpa diikuti distribusi itu artinya melanggar hak kesejahteraan rakyat. Jadi Presiden Jokowi gagal memenuhi fungsi Undang-undang dasar yaitu pastikan ada distribusi," katanya.
Rocky Gerung kemudian melihat adanya sebuah paradoks ketika ada segelintir orang (dalam hal ini konglomerat) yang semakin bertambah kekayaannya.
Akan tetapi, di saat yang sama justru banyak masyarakat kecil yang menderita khususnya dari kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Jadi kalau sekarang kita lihat justru di era krisis ekonomi ada orang yang bertambah kaya, itu artinya ada kebijakan yang tidak berpihak pada mereka yang ada di dasar dari piramida sosial, terutama pedagang lemak, UMKM yang merosot omzetnya," ujar dia.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Investor Asing Kabur dari Indonesia di Masa Pandemi Akibat Guncangan Politik
Rocky Gerung juga menyebut bahwa pemerintah tak memiliki pengetahuan mengenai cara menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila.
Dia mengatakan, parameter internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara menengah ke bawah menjadi buktinya meski jumlah konglomerat maupun akumulasi kekayaan dari konglomerat bertambah.
"Jadi keadaan ini menunjukkan bahwa pemerintah memang tidak punya pengetahuan tentang cara menghasilkan keadilan sosial. Itu sebabnya agak ajaib, orang kaya bertambah tapi parameter internasional menurunkan rating kita menjadi lower middle class. Ini paradoksnya kan?," tuturnya.***