KABAR BESUKI - Pakar hukum tata negara Refly Harun ikut menanggapi kabar yang menyebut Ganjar Pranowo disarankan untuk keluar dari PDIP.
Ganjar Pranowo disarankan untuk keluar dari PDIP berdasarkan keterangan dari seorang pengamat politik ketika diwawancarai oleh sebuah media massa.
Akan tetapi, Refly Harun mengatakan bahwa bukan perkara mudah bagi Ganjar Pranowo untuk memutuskan keluar dari PDIP dalam waktu dekat.
"Menurut saya, agak berat bagi Ganjar kalau dia harus putuskan saat ini. Kenapa begitu? Karena politik itu cair, hari ini memang terlihat ada perbedaan pendapat yang tajam antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Tapi besok, konstelasi politik bisa saja memaksa siapapun di PDIP untuk berpendapat yang berbeda," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pda Senin, 11 Oktober 2021.
Refly Harun menilai, pola yang terjadi dengan Ganjar Pranowo dan PDIP saat ini mirip dengan Jokowi yang sebelumnya tidak diinginkan Megawati Soekarnoputri untuk maju dalam Pilpres 2014.
Namun karena elektabilitas Jokowi saat itu sangat unggul, maka Megawati dan PDIP berubah pikiran untuk mengusung Jokowi dalam Pilpres 2014 dan memutuskannya hanya dalam waktu sebulan sebelum Pileg 2014 bergulir.
"Awal-awal keengganan Megawati untuk mencalonkan Jokowi (sebagai calon Presiden RI), tapi karena survei Jokowi selalu di atas Megawati dan selalu di atas Prabowo, sementara Megawati selalu surveinya di atas Prabowo, akhirnya Megawati rela pada saat-saat terakhir pada tahun 2014 itu baru diputuskan Jokowi maju itu kira-kira hanya satu bulan menjelang Pileg," ujarnya.
Refly Harun menilai, Ganjar Pranowo diprediksi akan mengalami kerugian besar secara politik jika terburu-buru untuk memutuskan keluar dari PDIP.
Sebab, konstelasi politik bisa saja berubah seperti yang terjadi menjelang Pemilu 2014 lalu, di mana Jokowi yang masih aktif menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama kurang lebih satu setengah tahun tiba-tiba melejit masuk dalam bursa Pilpres 2014.
"Sekarang menurut saya, Ganjar ya rugi kalau dia mau memutuskan untuk keluar dari PDIP. Toh belum tentu juga konstelasi terakhir menyebabkan Ganjar tidak akan dimajukan oleh PDIP," katanya.
Beruntung, masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah baru akan berakhir pada tahun 2023, berbeda dengan Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022 dan berpotensi terpilih kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2022 mendatang untuk periode kedua.
"Fortunately, Ganjar Pranowo beruntung di sana. Kenapa? Karena kebetulan masa jabatan Ganjar Pranowo habisnya 2023, tidak seperti Anies Baswedan yang habisnya di 2022, Ganjar Pranowo baru 2023 habis jabatan, sehingga Ganjar Pranowo bisa jauh lebih leluasa berpikirnya untuk menentukan langkah selanjutnya," ujar dia.
Refly Harun menyarankan agar Ganjar Pranowo fokus terlebih dahulu mengemban amanah sebagai Gubernur Jawa Tengah hingga masa jabatannya berakhir, sebagaimana yang disampaikannya sendiri ketika menjadi narasumber dalam sebuah acara yang digelar Forum Pimred PRMN pada akhir Agustus 2021 lalu.
Terlepas dari itu semua, Refly Harun menegaskan bahwa Ganjar Pranowo maupun PDIP merupakan representasi dari kubu petahana, karena Ganjar Pranowo dan Jokowi berasal dari partai politik yang sama.
"Kalau sekarang, saya kira konsentrasi saja pada jabatan di Gubernur Jawa Tengah. Tapi sekali lagi, Ganjar dan PDIP dianggap mewakili the establishment kekuasaan Presiden Jokowi, itu masalahnya," tuturnya.***