KABAR BESUKI – Anggota DPR RI Fraksi partai Gerindra Fadli Zon memberikan komentar terkait kebijakan pemerintah yang berencana menurunkan harga tes PCR menjadi Rp300 ribu.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kesehatan untuk bisa menurunkan harga tes PCR menjadi Rp300 ribu agar tidak terlalu membebani masyarakat.
Pasalnya, tes PCR ini rencananya akan dijadikan sebagai syarat wajib untuk para calon penumpang di semua moda transportasi.
Menanggapi soal Presiden Jokowi yang meminta harga tes PCR jadi Rp300 ribu ini justru memancing rasa curiga bagi banyak orang, termasuk Fadli Zon.
Secara terang-terangan Fadli Zon bahkan meminta pemerintah untuk lebih terbuka terkait harga dasar tes PCR.
Hal ini karena, tes PCR awalnya hampir seharga Rp2 juta namun bisa diturunkan menjadi Rp300 ribu ini menurutnya adalah hal yang janggal.
“Sebaiknya terbuka atau dibuka berapa harga dasar tes PCR,” tulis Fadli Zon melalui cuitannya di Twitter pada 25 Oktober 2021.
Ia menilai bahwa ada ‘bisnis’ tersembunyi dibalik adanya kebijakan mewajibkan tes PCR ini untuk para calon penumpang di semua moda transportasi.
Fadli Zon juga meminta agar pemerintah tidak menjadikan pandemi Covid-19 ini sebagai ‘bisnis’ diatas penderitaan rakyat.
Baca Juga: Soal Kemenag Hadiah Khusus untuk NU, Lukman Hakim: Rendahnya Pengetahuan Sejarah Pejabat Kita
“Jangan menjadikan pandemi Covid-19 ini bisnis di atas penderitaan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, wakil ketua DPP Partai Gerindra itu mengatakan bahwa penurunan harga tes PCR yang cukup drastis ini seharusnya bisa dilakukan sejak dulu.
“Pemerintah harusnya dari dulu lakukan ini karena penurunan harga PCR belakangan cukup drastis bahkan hanya dengan sekali pernyataan,” ucapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi meminta harga tes PCR turun menjadi Rp300 ribu menyusul banyaknya kritik soal kewajiban penggunaan tes PCR sebagai syarat wajib penumpang pesawat.
Selain penurunan harga, Presiden Jokowi juga meminta agar masa berlaku tes PCR ini juga diperpanjang hingga 3x24 jam.
Kebijakan tersebut dilakukan guna meringankan beban masyarakat dan bisa mencegah adanya peningkatan kasus Covid-19.***