KABAR BESUKI – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai bahwa pemilihan Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD TNI Dudung Abdurahman kenal akan unsur politik.
Rocky Gerung bahkan menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut bermain dalam penetapan para pimpinan TNI.
Ia menduga bahwa Presiden Jokowi mendengarkan arahan dari partai PDIP serta suara lain untuk memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru.
Baca Juga: Muncul Narasi Novia Widyasari Bukan Bunuh Diri Tapi 'Dibunuh' Sebanyak 3 Kali Oleh Sosok Ini
“Saya nggak punya pendapat sebetulnya, karena itu urusan TNI, tapi kita mesti berpendapat karena kasak-kusuk politik sangat kental dalam proses pemilihan itu,” kata Rocky Gerung seperti dikutip Kabar Besuki dari Youtube Refly Harun pada 5 November 2021.
Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu bahkan menuding bahwa Presiden Jokowi terlibat transaksi politik untuk menentukan Andika sebagai Panglima TNI dan Dudung Abdurahman sebagai KSAD TNI.
“Presiden sendiri terlibat dalam transaksi politik, mesti mendengarkan suara PDIP, mesti membaca suara-suara lain untuk memutuskan Andika, kan itu yang terjadi,” ujar Rocky Gerung.
Baca Juga: Nadya Puteri Resmi Dilamar Kekasih, Jesselyn Ngaku Tak Sabar Ingin Jadi Tante
Rocky Gerung mengatakan bahwa sinyal politik ini muncul lantaran adanya tokoh-tokoh politik di sekeliling Presiden Jokowi masih menginginkan keterlibatan TNI.
“Semua ini sebenarnya terjadi karena politik mengundang kembali TNI untuk masuk dalam sphere of influence politics, itu bahayanya,” katanya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai bahwa dalam berpolitik tidak memerlukan dukungan militer. Ia menilai bahwa keterlibatan TNI Polri dalam politik justru menunjukkan bahwa pemimpin sipil tidak percaya diri.
Ia menilai bahwa dilibatkannya TNI Polri dalam dunia politik ini justru membuat partai-partai nasionalis menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas dalam memimpin negeri ini sehingga harus melibatkan unsur militer.
Baca Juga: Rocky Gerung Ajak Seluruh Ormas dan Masyarakat Contoh Sikap FPI yang Sigap Membantu Korban Bencana
“Ngapain pemimpin sipil masih butuh dukungan militer, kan artinya dia sendiri gak percaya diri, jadi dia sendiri harus dinyatakan tidak punya kapasitas untuk memimpin negeri ini, dia gak ngerti demokrasi,” jelas Rocky Gerung.
Rocky Gerung juga menegaskan bahwa unsur militer diperlukan hanya untuk bertugas menjaga negara dan bukan menjaga umat atau konstituen dari sebuah partai yang berbasis agama.***