KABAR BESUKI - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut Presiden Jokowi kini mulai ditinggalkan oleh sejumlah mitra koalisi dalam pemerintahannya.
Refly Harun menyebut Presiden Jokowi mulai ditinggalkan mitra koalisi karena mereka cenderung lebih fokus mempersiapkan Pilpres 2024.
Bahkan Refly Harun menyebut beberapa nama menteri dalam kabinet Presiden Jokowi adalah orang-orang yang digadang-gadang akan maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
"Problem utama pemerintahan saat ini adalah banyak diisi dengan orang yang sibuk menatap 2024. Kalau kita menyebut beberapa menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi jelas mereka adalah kaum 2024," kata Refly Harun sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 6 Desember 2021.
Sebagaimana diketahui, beberapa nama menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua disebut-sebut akan maju dalam Pilpres 2024 mendatang.
Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, bahkan hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
Selain itu, beberapa tokoh politik dari partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi juga disebut-sebut turut berkompetisi untuk meraih simpati dalam Pilpres 2024, terutama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo yang sama-sama merupakan kader PDIP sebagai partai pengusung utama Presiden Jokowi.
Refly Harun menyebut keberadaan mereka terkesan menyulitkan Presiden Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya, karena mereka tak lagi 100 persen berpikir untuk memastikan pemerintahan Presiden Jokowi berjalan dengan baik dan benar.
Sebaliknya, mereka justru sibuk memupuk investasi demi meraup suara sebanyak-banyaknya pada Pilpres 2024 mendatang.
"Ini pasti menyulitkan pemerintahan Presiden Jokowi karena berhadapan dengan tokoh-tokoh kunci yang 100 persen tidak lagi berpikir untuk mensukseskan jalannya pemerintahan, tetapi memupuk investasi untuk 2024," ujarnya.
Ironisnya kata Refly Harun, mereka justru merupakan tokoh kunci yang berperan signifikan dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di tanah air.
"Dan itu adalah tokoh-tokoh kunci pemerintahan yang memiliki peran signifikan dalam economic recovery, termasuk juga pemberantasan pandemi," katanya.
Refly Harun memprediksi bahwa kemungkinan kuat Pilpres 2024 akan digelar pada bulan Februari, sehingga batas akhir pendaftaran capres dan cawapres dilaksanakan paling lambat kira-kira Juni 2023.
Dengan kondisi seperti ini, Refly Harun menganggap bahwa isu evaluasi tahunan pemerintahan Presiden Jokowi pada Oktober 2023 mendatang tak lagi menarik karena publik lebih terfokus pada isu Pilpres 2024.
"Sangat besar kemungkinan yang namanya pemilu itu diadakan pada bulan Februari. Kalau diadakan pada bulan Februari, maka pencalonan presiden dan wakil presiden itu kemungkinan besar dilakukan pada bulan Juni 2023. Kalau tahun depan 2022, maka secara technical tinggal satu setengah tahun lagi saja kita sesungguhnya efektif karena sisanya adalah gonjang-ganjing pemilu," ujar dia.
Lebih lanjut Refly Harun mengatakan, Presiden Jokowi lambat laun tak akan didengarkan lagi oleh para tokoh di dalam kabinetnya karena mereka lebih fokus mempersiapkan Pilpres 2024.
"Problemnya, Presiden Jokowi akhirnya tidak banyak didengarkan lagi karena mereka hanya berkonsentrasi bagaimana masuk dalam slot pemilihan presiden dan/atau wakil presiden," tuturnya.***