KABAR BESUKI - Ekonom senior Rizal Ramli menyindir sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak gagasan presidential treshold nol persen.
Rizal Ramli mempertanyakan logika dari anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno yang menyebut bahwa presidential treshold masih sangat dibuthkan jika sistem presidensial masih ingin tetap diperkuat.
Rizal Ramli menganggap bahwa aturan presidential treshold yang berlaku kini justru menegaskan bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia seolah-olah bersifat parlementer.
Rizal Ramli pun membeberkan alasan dirinya menilai aturan presidential treshold yang berlaku saat ini justru membuat posisi presiden seolah tak berdaya dalam penyusunan kabinet.
Dia menilai, presiden kini seolah harus bernegosiasi dengan partai pendukungnya dalam menentukan nama-nama yang layak untuk dijadikan menteri.
"Mas Hendrawan @PDI_Perjuangan, logikanya jangan diwolak-walik. istem hari ini ngakunya Presidential, tapi nyatanya Parlementer krn Pres dagang sapi soal mentri dll dgn partai2," kata Rizal Ramli sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari akun Twitter @RamliRizal pada Minggu, 19 Desember 2021.
Rizal Ramli juga menilai bahwa presiden seharusnya tak perlu terlalu bergantung dengan kekuatan partai politik pendukungnya dalam menentukan susunan menteri dalam kabinetnya.
Sebaliknya, dia menganggap sepanjang gagasan presidential treshold nol persen tidak segera disahkan menjadi aturan, selama itu pula posisi presiden akan semakin lemah karena tersandera dengan kepentingan oligarki.
"Klo Pres kuat, tidak perlu dagang sapi dgn partai. Lemah disandra oligarki," ujarnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu Hendrawan Supratikno yang mewakili PDIP secara terpisah mengeluarkan pernyataan yang mempertanyakan alasan bahwa ketentuan presidential treshold harus diubah menjadi nol persen.
Dia menganggap, presidential treshold masih sangat diperlukan karena Indonesia memiliki banyak partai politik, sehingga aturan tersebut masih layak untuk tetap diberlakukan agar lebih efektif dan efisien.
Bahkan, dia juga menilai bahwa presiden harus mendapat dukungan dari sejumlah partai politik yang kuat jika ingin sistem pemerintahan presidensial tetap berjalan dengan langgeng.***