KABAR BESUKI - Anggota DPD perwakilan Sulawesi Selatan Tamsil Linrung menegaskan sikapnya terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Tamsil Linrung menegaskan bahwa dirinya akan berdiri bersama rakyat untuk menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Tamsil Linrung meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa DPD akan terus memposisikan diri untuk tidak berada pada posisi yang dikhawatirkan banyak masyarakat.
"Saya meyakinkan sekali bahwa DPD dalam posisinya seperti ini akan terus berjuang untuk rakyat. Kita berkomitmen bahwa kalau terjadi amandemen, maka DPD memposisikan diri tidak berada pada posisi yang dikhawatirkan oleh masyarakat," kata Tamsil Linrung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 2 Maret 2022.
Tamsil Linrung mengakui bahwa belakangan ini banyak publik yang merasa curiga dengan bergulirnya wacana amandemen terhadap UUD 1945.
Dia mengatakan, banyak pihak curiga bahwa amandemen terhadap UUD 1945 semata-mata dilakukan demi memuluskan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
"Amandemen ini selalu kecurigaannya (di kalangan) masyarakat rata-rata seperti itu, tiga periode atau perpanjangan masa jabatan karena pandemi," ujarnya.
Selain itu, pria yang juga merupakan kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengungkapkan bahwa rakyat telah mengetahui wacana tersebut ketika KPU sempat mengisyaratkan untuk menunda Pemilu 2024 ke tahun 2027 dengan alasan pandemi.
"Mereka rata-rata juga sudah mendengar keterangan yang dirilis oleh KPU bahwa tidak ada pemilu serentak 2024, tapi akan diundur ke 2027," katanya.
Tak lama setelah KPU memberi isyarat pengunduran Pemilu 2024, KPU langsung menyangkal adanya wacana tersebut.
KPU kemudian memberikan klarifikasi bahwa Pemilu 2024 tidak akan ditunda, namun tak menutup kemungkinan akan terjadi penundaan untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2022.
Mengenai hal tersebut, Tamsil Linrung menyebut bahwa pemerintah pusat diduga kuat sangat berkepentingan di balik isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau pengunduran Pemilu 2024.
"Yang kita tahu, yang paling berkepentingan untuk diperpanjang justru pusat kalau alasan pandemi," ujar dia.
Tamsil Linrung juga menegaskan, sikap pribadinya yang menolak tegas perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi tak akan berarti apapun jika tak ada kesepakatan dari seluruh anggota DPD.
Akan tetapi, dia juga mengakui bahwa La Nyalla Mattalitti yang menjabat sebagai Ketua DPD juga sependapat dengan dirinya secara pribadi terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Dia juga bertekad akan menyuarakan penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dalam rapat paripurna DPD RI agar menjadi keputusan dan sikap yang bulat.
"Nanti kita akan putuskan di rapat paripurna," tuturnya.***