KABAR BESUKI – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta agar semua pihak menghentikan wacana soal penundaan pemilu 2024.
Hasto juga menilai bahwa wacana penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 sangat tidak produktif sehingga perlu dihentikan.
“Sebaiknya kita setop wacana yang tidak produktif ini,” kata Hasto seperti dikutip Kabar Besuki dari Antara pada 29 Maret 2022.
Menurut Hasto, ada banyak hal yang lebih penting untuk dibahas dan diselesaikan ketimbang mengurusi penundaan pemilu 2024.
Hasto mengatakan bahwa banyak masalah penting yang harus diselesaikan, seperti membantu persoalan masyarakat daripada mengurusi penundaan pemilu 2024.
Baca Juga: Update Covid-19 di Indonesia 28 Maret 2022: Kasus Positif Bertambah 2,798 dalam Sehari
Terlebih, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati dan menyetujui bahwa pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sehingga menurutnya, isu penundaan pemilu tidak perlu dibahas lagi.
Hasto juga menegaskan bahwa sikap PDIP sudah final dan menolak tegas adanya wacana penundaan pemilu 2024.
“Untuk penundaan pemilu sikap PDIP sudah final, sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final, sudah disepakati 14 Februari,” ujar Hasto..l
“Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yang baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa komunikasi dengan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlangsung intens untuk menentukan sikap terkait wacana penundaan pemilu 2024.
Hasto juga mengatakan bahwa Megawati telah menjalin komunikasi politik dengan ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung untuk mengambil sikap tegas terkait wacana penunda pemilu.
“Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP sebagaimana telah disampaikan ibu ketum dan arahanya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas,” jelasnya.
Hasto juga mengingatkan bahwa Indonesia saat ini masih menghadapi banyak permasalahan, salah satunya dalam menghadapi pandemi.
Ia mengatakan bahwa skala prioritas adalah menuntaskan Covid-19 serta sikap tegas dalam konflik Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak pada Indonesia.***