KABAR BESUKI - Aliansi Mahasiswa Banyuwangi sukses menggelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM di kawasan DPRD Banyuwangi pada Selasa, 6 September 2022 kemarin.
Perwakilan DPRD Banyuwangi yang menemui Aliansi Mahasiswa Banyuwangi saat aksi demo mengaku sepakat bahwa mafia migas di Indonesia harus diberantas.
Michael Edy Hariyanto selaku Wakil Ketua DPRD Banyuwangi mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM dinilai belum tepat untuk diberlakukan saat ini, mengingat Indonesia khususnya Banyuwangi baru saja bangkit secara ekonomi dari pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020 lalu.
"Waktunya belum tepat, karena kita baru saja bangun dari pandemi Covid-19 dan perekonomian kita mulai agak merangkak untuk kembali normal. Ini kita dikejutkan dengan yang namanya kenaikan harga BBM," kata Michael saat menemui massa Aliansi Mahasiswa Banyuwangi di depan Gedung DPRD Banyuwangi pada Selasa, 6 September 2022 kemarin.
Saat massa Aliansi Mahasiswa Banyuwangi bertemu dengan perwakilan DPRD Banyuwangi di lokasi aksi demo, terjadi diskusi terbuka terkait polemik kenaikan harga BBM yang dinilai memberatkan kalangan masyarakat kecil.
Salah satu hal yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah sorotan terkait kinerja Menteri ESDM Arifin Tasrif yang dianggap gagal dalam mengelola alur distribusi minyak mentah di Indonesia.
Michael yang mewakili DPRD Banyuwangi mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap kinerja Menteri ESDM merupakan kewenangan Komisi VII DPR RI.
Akan tetapi, dia juga mengaku sejalan dengan tuntutan mahasiswa untuk mengevaluasi kinerja Menteri ESDM beserta jajarannya.
"Untuk mengetahui secara langsung (kinerja), yang lebih tau ada di DPR pusat. Kalau memang itu dirasa kurang baik, kenapa kita tidak satu jalan dengan tuntutan temen-temen?," ujarnya.
Baca Juga: Aksi Serikat Buruh Lakukan Demo Tolak Kenaikan BBM Akan Dilakukan Besok Selasa 6 September 2022
Secara pribadi, Michael menyatakan sepakat dengan Aliansi Mahasiswa Banyuwangi agar Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk mencopot Arifin Tasrif dari jabatannya sebagai Menteri ESDM.
"Terkait dengan pencopotan menteri dan sebagainya ini kan hak prerogatif dari presiden. Secara pribadi, saya sepakat (Menteri ESDM dicopot)," katanya.
Michael mengungkapkan, ada kesalahan besar yang dilakukan oleh Menteri ESDM saat ini selain terkait pemberantasan mafia migas yang belum tuntas hingga saat ini.
Pemerintah dianggap terlalu tergesa-gesa untuk menetapkan kenaikan harga BBM dengan dalih kebocoran APBN.
"Kesalahannya adalah selain memberantas mafia migas yang belum selesai hingga hari ini, pemerintah dengan buru-burunya membuat keputusan dengan dalih bahwa kebocoran dari APBN untuk menaikkan harga BBM," ujar dia.
Baca Juga: Masyarakat Minta Elit PDIP Mengulang Momen Tangis Saat Aksi Demo BBM Naik Era Presiden SBY
Menjawab tuntutan Aliansi Mahasiswa Banyuwangi, Michael yang mewakili DPRD Banyuwangi menegaskan bahwa pemberantasan mafia migas merupakan tanggung jawab semua pihak.
Terlebih, kelompok mafia migas hingga saat ini masih terus berupaya mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompoknya dari hasil minyak bumi yang seharusnya merupakan aset bersama rakyat Indonesia.
"Itu menjadi tugas kita bersama. Kalau hanya menterinya aja, sampai hari ini pun kita melihat apa yang sudah terjadi. Ternyata mafia migas sampai hari ini pun mereka masih berkeliaran dengan enaknya menikmati minyak yang sudah dikuras dari tanah kita," tuturnya.***