Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Menolak Kebijakan Rasionalisasi THL

- 10 Maret 2021, 22:32 WIB
Ketua Komisi II Hj Mafrochatin Ni’mah
Ketua Komisi II Hj Mafrochatin Ni’mah /

Ironisnya, ucap Ni'mah, beberapa THL yang di rasionalisasi justru berasal dari tenaga kesehatan yang notabene sebagai garda terdepan pelayanan untuk penanganan Covid 19.

"Terutama di rumah sakit, untuk saat ini di situasi pandemi tenaga kesehatan menjadi garda terdepan pelayanan Covid, kalau ini dikurangi apa bisa maksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat?. Karena di rumah sakit itu butuh tindakan, kalau di kantor lain mungkin bisa pakai komputer," tegasnya.

Baca Juga: China Menuduh Laksamana Amerika Serikat 'Meningkatkan' Ancaman Invasi Taiwan

Pihaknya berharap agar pemerintah bijaksana untuk menyikapi hal ini. Setidaknya harus mengkaji ulang atau membatalkan kebijakan rasionalisasi THL ini. Jikapun Pemda ingin melakukan efisiensi, tentunya jangan mengorbankan THL yang sudah lama mengabdi dan telah mengantungkan hidup dari pekerjaan yang dilakoninya.

Daripada mengorbankan THL, lebih bijak beberapa program kegiatan di SKPD seperti halnya pengadaan meubel, Air Conditioner (AC), penyediaan logistic kantor dikurangi.

Baca Juga: China Menuduh Laksamana Amerika Serikat 'Meningkatkan' Ancaman Invasi Taiwan

"Sehingga harapan kami, pemerintah untuk menyikapi dengan bijaksana. Karena masyarakat sedang kesulitan, kekurangan pendapatan, usaha tutup, butuh pekerjaaan ditengah kondisi pandemic covid-19 ," ucapnya.

Politisi perempuan PKB asal Kecamatan Giri ini berharap Pemda kembali melakukan kajian mendalam mengenai kebutuhan beban kerjanya dan seperti apa analisasi jabatannya.
“ Semuanya kan sudah di atur Permendagri No. 12 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI No. 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja , “ ucap Hj.Ni’mah.

Baca Juga: Seorang Penumpang Anarkis Menyerang Pramugara, Penerbangan Air France Terpaksa Melakukan Pendaratan Darurat

Dan ketua fraksi PKB juga mengingatkan, jangan sampai karena sentiment tertentu Pemkab Banyuwangi mengambil kebijakan tanpa melihat dampak yang ditimbulkan hingga menjadi gaduh dimasyarakat apalagi di awal pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati yang baru menuju pemulihan ekonomi masyarakat. Selain itu saat ini angka pengangguran di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dibandingkan sebelum adanya pandemic covid-19.

Halaman:

Editor: Surya Eka Aditama


Tags

Terkini

x