KABAR BESUKI - Budaya literasi dalam suatu daerah perlu menjadi salah satu aspek yang didukung secara penuh oleh segala pihak. Kali ini Syaiful Huda, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan dukungan terhadap kemajuan literasi di setiap daerah dengan ikut berperan menyuarakan kepada pemerintah agar terus meningkatkan budaya literasi masyarakat.
"Porsi pemerintah harus dominan dalam rangka memfasilitasi bidang perpustakaan dan meningkatkan budaya literasi masyarakat di Tanah Air," kata Syaiful saat rapat Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 yang diadakan Perpusnas di Jakarta.
Porsi pemerintah harus lebih dominan lagi, pemerintah tidak bisa mempersembahkan 100 persen gerakan peningkatan minat baca dan budaya literasi masyarakat pada publik."
Baca Juga: Kabar Terbaru Penggemar SNSD! Anggota Termuda Seohyun Akan Membintangi Film Baru Netflix
Baca Juga: Awas! Bahaya Gula Pasir yang Mengintai Kesehatan Tubuh Kita, Simak Ulasannya
"Jika pun publik dilibatkan dalam upaya ini, maka hanya maksimal 30 persen. Porsi terbesar tetap dipegang oleh pemerintah," imbuhnya.
Dikutip Kabar Besuki dari Antara, dalam rapat tersebut Syaiful juga memberikan pernyataan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menunggu partisipasi publik karena keterbatasan yang sulit diurai oleh pemerintah dan seolah-olah menyerahkan begitu saja pada ruang publik.
Baca Juga: Inovasi dan Metode Baru, Tes COVID-19 Menggunakan Air Liur dengan Klaim Sensitivitas 94 Persen
Pihaknya menambahkan semisal kondisi itu dibiarkan maka tidak adil bagi siswa dan masyarakat, karena setiap warga negara memiliki hak atas akses yang mudah. Diharapkan pemerintah bisa saling bahu-membahu untuk memberikan akses bacaan pada masyarakat.
"Bidang perpustakaan harus dapat menjadi prioritas kita dalam membangun sumber daya manusia Indonesia," imbuhnya.
Baca Juga: Kejaksaan Agung Berhasil Amankan Terduga Pembuat Video Hoaks Berisi JPU Terima Suap Perkara Rizieq
Tema yang diangkat dalam Rakornas Bidang Perpustakaan 2021 itu yakni "Integrasi Penguatan Sisi Hulu ke dan Hilir Budaya Literasi dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural".