Network
KABAR BESUKI - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh kekayaan penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
LHKPN tidak hanya mencakup aset penyelenggara negara, tetapi juga keluarga inti seperti pasangan dan anak tanggungan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan perihal batas waktu penyampaian Laporan Kekayaan Berkala Pejabat Pemerintah (LHKPN) untuk tahun laporan 2020, yaitu jatuh pada tanggal 31 Maret 2021.
Baca Juga: 10 Makanan yang Mengandung Energi untuk Menghilangkan Kelesuan, Salah Satunya Kopi
"Untuk itu, KPK mengimbau kepada penyelenggara negara yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan," kata Ipi Maryati Kuding yang menjabat sebagai Juru Bicara Pencegahan KPK.
Ipi Maryati Kuding menyatakan hal tersebut saat di Jakarta pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.
Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per 23 Maret 2021 di tingkat nasional, kata dia, KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 yang wajib lapor atau 81,60 persen dan 69.621 sisanya wajib lapor yang belum. telah dikirimkan.
"Rinciannya adalah bidang eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 wajib lapor yang telah melaporkan. Bidang yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 wajib lapor. Bidang legislatif 55,69 persen dari total 20.135 wajib lapor dan dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 wajib lapor," tutur Ipi.
