Network
KABAR BESUKI - Koordinator UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Banyuwangi Muhammad Iqbal mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menjalankan program "Sikat Sindikat" untuk memerangi pengiriman pekerja migran di luar prosedur resmi atau ilegal.
"Wilayah tapal kuda berpotensi cukup banyak terjadinya perdagangan orang (pengiriman pekerja migran ilegal)," kata Iqbal saat pertemuan dengan Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas membahas permasalahan dan penanganan buruh migran di Banyuwangi, yang dikutip dari Antara.
Sejauh ini, menurut ia, Pemkab Banyuwangi sudah banyak memberikan dukungan kepada BP2MI, salah satunya memfasilitasi kantor operasional BP2MI Banyuwangi.
Baca Juga: Yummy! Hanya Butuh Waktu 7 Menit Inilah Resep Praktis Cara Membuat Breakfast Bites untuk Sahur
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah setempat dan pemangku kepentingan lainnya bersama BP2MI terus meningkatkan kolaborasi pemberantasan pengiriman pekerja ilegal ke luar negeri.
"Perlindungan pekerja migran adalah kerja bersama. Tahun lalu ada sekitar 3.000 warga Banyuwangi yang berangkat menjadi pekerja migran, kami kawal mulai pelatihan sampai sertifikasi," tutur Iqbal.
Iqbal menjelaskan bahwa kewenangan perlindungan pekerja migran saat ini bukan kewenangan dari pemerintah pusat saja, dan berdasarkan peraturan yang baru, saat ini kewenangan perlindungan di distribusi hingga ke tingkat desa.
Baca Juga: Hindari Penggunaannya, Angka Sial Menurut Kepercayaan Masyarakat Tionghoa
"Dengan kerja kolaborasi yang selama ini banyak Banyuwangi lakukan, kami berharap sinergitas dengan BP2MI bisa ditingkatkan. Kami berharap Banyuwangi bisa jadi referensi suatu daerah yang concern pada perlindungan pekerja migran," ujar Iqbal.
