Network
KABAR BESUKI - Koordinator UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Banyuwangi Muhammad Iqbal mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menjalankan program "Sikat Sindikat" untuk memerangi pengiriman pekerja migran di luar prosedur resmi atau ilegal.
"Wilayah tapal kuda berpotensi cukup banyak terjadinya perdagangan orang (pengiriman pekerja migran ilegal)," kata Iqbal saat pertemuan dengan Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas membahas permasalahan dan penanganan buruh migran di Banyuwangi, yang dikutip dari Antara.
Sejauh ini, menurut ia, Pemkab Banyuwangi sudah banyak memberikan dukungan kepada BP2MI, salah satunya memfasilitasi kantor operasional BP2MI Banyuwangi.
Baca Juga: Yummy! Hanya Butuh Waktu 7 Menit Inilah Resep Praktis Cara Membuat Breakfast Bites untuk Sahur
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah setempat dan pemangku kepentingan lainnya bersama BP2MI terus meningkatkan kolaborasi pemberantasan pengiriman pekerja ilegal ke luar negeri.
"Perlindungan pekerja migran adalah kerja bersama. Tahun lalu ada sekitar 3.000 warga Banyuwangi yang berangkat menjadi pekerja migran, kami kawal mulai pelatihan sampai sertifikasi," tutur Iqbal.
Iqbal menjelaskan bahwa kewenangan perlindungan pekerja migran saat ini bukan kewenangan dari pemerintah pusat saja, dan berdasarkan peraturan yang baru, saat ini kewenangan perlindungan di distribusi hingga ke tingkat desa.
Baca Juga: Hindari Penggunaannya, Angka Sial Menurut Kepercayaan Masyarakat Tionghoa
"Dengan kerja kolaborasi yang selama ini banyak Banyuwangi lakukan, kami berharap sinergitas dengan BP2MI bisa ditingkatkan. Kami berharap Banyuwangi bisa jadi referensi suatu daerah yang concern pada perlindungan pekerja migran," ujar Iqbal.
Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan kolaborasi dengan BP2MI akan diperkuat untuk penanganan buruh migran.
"Tadi kami bahas beberapa hal penting, seperti kasus yang dihadapi pekerja migran di luar negeri dan masih maraknya jalur ilegal. Ini pekerjaan rumah bersama. Kami siap bersinergi, melindungi keselamatan pekerja migran menjadi perhatian kita bersama," kata Ipuk.
Ia menjelaskan, pihaknya tengah merancang sejumlah program perlindungan, misalnya, mengenai meningkatkan kapasitas para pekerja yang akan dikirim.
Baca Juga: Panglima TNI Resmi Naikkan Status KRI Nanggala-402 dari Hilang ke Tenggelam
"Kami berencana akan membantu memfasilitasi sertifikat keahlian yang dibutuhkan para pekerja. Kami juga siap mendukung program pelatihan yang tengah dilakukan BP2MI di kantong-kantong pengiriman calon pekerja migran," ucap Ipuk.
Kata Ipuk, program perlindungan juga dirancang bagi para keluarga dan eks pekerja migran. Contohnya, memperkuat bantalan ekonomi para keluarga dan eks-pekerja migran sehingga pekerja migran yang berada di luar negeri bisa tenang memikirkan keluarganya di kampung halaman.
Pemkab Banyuwangi, lanjut Ipuk, juga akan memberikan pendampingan bidang pendidikan untuk anak-anak pekerja migran dan keluarganya, selain itu juga akan rutin menggelar silaturahmi secara daring dengan keluarga besar pekerja migran Banyuwangi. Tujuannya untuk memperkuat solidaritas sosial di antara mereka.
Baca Juga: Cek Angka Keberuntungan, Ternyata Angka 13 Bikin Mujur Menurut Masyarakat Tionghoa
"Kami juga tengah menyiapkan program baru yang disebut 'Ruang Rindu' (ruang pemberdayaan dan perlindungan ibu). Program ini salah satunya untuk memperkuat ruang perlindungan bagi keluarga pekerja migran," ujarnya.***
