Network
Mengingat, kata dia, lantaran wilayah Kabupaten Probolinggo yang begitu luas, pemerintah telah memberikan fasilitas berupa Mal Pelayanan Publik (MPP) bagi masyarakat untuk lebih dekat dalam pengurusan administrasi pemerintahan.
Lebih dari itu, Jurianto mengungkapkan jika Pemerintah Kabupaten Probolinggo masih punya pekerjaan besar lain yang tak kalah penting. Hingga kini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penganggaran untuk masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Probolinggo.
Baca Juga: Biar Lancar PDKT! Ahli Membeberkan 3 Cara Chat Ini Bikin Gebetan Cepat Membalas
Menurutnya, kehadiran BPJS Kesehatan sangat luar biasa, sehingga tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS.
Sedangkan soal pembiayaan agar tidak terjadi tumpang tindih, harus terus kejar kecocokkan data agar anggaran yang terserap benar-benar dirasakan langsung kepada yang berhak menerima.
Sementara itu, Dyah Miryanti selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pasuruan memberikan ucapan terima kasih atas dukungan serta kontribusi Pemerintah Kota dan Kabupaten Probolinggo dalam pembayaran iuran PPU Pemda (Pekerja Penerima Upah - Pemerintah Daerah).
"Tentu iuran tersebut sangat berarti bagi keberlangsungan Program JKN-KIS. Pemerintah yang dalam hal ini sebagai penyelenggara negara sudah menunjukkan komitmen yang luar biasa sehingga para pekerja di lingkungan pemerintahan bisa terus aktif sebagai peserta JKN-KIS," ujar Dyah Miryanti.
Bahkan, kata Dyah sapaan akrabnya, Pemerintah Kota Probolinggo sendiri sudah sangat peduli dengan masyarakatnya lantaran cakupan kepesertaan mereka telah berstatus UHC sejak September 2019 lalu dengan 96 persen warganya terdaftar pada Program JKN-KIS hingga saat ini.
Sedangkan untuk Kabupaten Probolinggo sendiri, lanjut dia, secara kepadatan penduduk memang lebih besar dibanding Kota Probolinggo, namun dirinya tak menampik jika suatu hari Pemerintah Kabupaten Probolinggo bisa menikmati capaian yang sama dengan Kota Probolinggo sebagai kota yang berstatus UHC.
