Network
KABAR BESUKI - Benny K Harman merupakan Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat yang mengaku sangat acungi jempol dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait bansos.
Melalui laman Twitter pribadinya, ia mengatakan bahwa Risma berhasil menemukan kejanggalan pada pelaksanaan bansos.
Dan pastinya adanya kejanggalan itu langsung dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Belum Menyerah, TNI Tetap Upayakan Evakuasi KRI Nanggala 402 di Kedalaman 838 Meter
“Ini yang dilaporkan Risma ke KPK 21 juta data ganda penerima bansos,” kata Benny K. Harman dari akun Twitter pribadinya, BennyHarmanID, Sabtu 1 Mei 2021.
Benny juga meminta agar KPK untuk kuat dan tegar, jika laporan Risma tersebut benar adanya dengan fakta yang ada dilapangan.
“Jika laporan Risma betul, KPK harus kuat dan tegar,” tutur Benny.
Dengan penilaiannya, data ganda penerima bansos tersebut merupakan kejahatan extra ordinary yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Sudah Setahun Beroperasi, Polisi Berhasil Grebek Gudang Ikan Kakap Berformalin Sebanyak 8,3 Ton di Palembang
"Ini lah kejahatan extra ordinary itu. Di era Jokowi berkuasa," ujarnya.
Bahkan Benny mengatakan kejahatan tersebut lebih kejam dari teroris untuk mencuri uang rakyat.
"Lebih kejam dari teroris. Curi uang rakyat di siang hari bolong.#Liberte," ucapnya.
Sebagai informasi, Mensos Tri Rismaharini melapor kepada KPK terkait 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) yang telah dinonaktifkan.
"Jadi, kami melaporkan karena memang untuk data itu sudah masuk di dalam Stranas KPK yang harus kami tindaklanjuti juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Kemudian setelah saya menjadi menteri, saya berkonsentrasi untuk bagaimana perbaikan data bisa sesegera mungkin karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial," kata Risma saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat 30 April 2021.
Kemudian, Risma juga meminta pemerintah daerah diminta untuk memperbaharui data penerima bansos tersebut. Dan meminta setiap daerah untuk melakukan sebuah usulan tambahan untuk bisa ditampung dan akan diberikan bantuan.
"Alhamdulillah sesuai janji saya, April kami bisa selesaikan perbaikan datanya dan hasilnya seperti sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data itu ganda dan kemudian kami "tidurkan" sehingga kemudian karena ada 21 juta yang kami "tidurkan", kami meminta daerah-daerah untuk melakukan usulan tambahan untuk bisa kami tampung dan kami berikan bantuan," ujarnya.
Dengan adanya cuitan Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman itu menimbulkan beragam komentar dari netter.
Sebagaimana artikel ini telah tayang di Galamedianews.com dengan judul "Mensos Risma Bongkar Boroknya Rezim Jokowi Soal Bansos, Legislator: Lebih Kejam dari Teroris!"
Salah satunya komentar dari seorang warganet yang menuding jika masalah data ganda bansos itu berawal dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Data ganda itu mulai zamannya pak SBY, Risma hanya melaksanakan rekomendasi KPK. Jangan begitulah bung,” kata pemilik akun @akumiftah8.
Baca Juga: Dikabarkan Akan Beli Alutsista Baru, Ini Kecanggihan 2 Kapal Selam Calon Pengganti KRI Nanggala-402
Kemudian tudingan tersebut dibantah oleh warganet dengan nama akun @Nurwati9003.
“Kalaulah mulai jaman pak SBY mestinya ada perbaikan dari awal-awal pemerintahan Pak Jokowi, ini sudah sudah hampir 7 tahun lho bro periode ke 2, periode pertama sudah berlalu, ke mana saja selama ini?,” kata pemilik akun akun @Nurwati9003.
Tidak hanya warganet, ternyata cuitan Benny direspon juga oleh aktivis Pro Demokrasi (ProDem), Nicho Silalahi.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Harga Bahan Pokok di 34 Pasar Tradisional Probolinggo Terpantau Stabil
“Ya bang, koruptor itu teroris yang sebenarnya,” kata Nicho Silalahi. ***(Dharma Anggara/Galamedianews.com)
