Network
Sementara itu, pakar lulusan Universitas Indonesia dan I.A.E. Grenoble Universite Pierre Mendes Prancis tersebut mengingatkan bahwa keamanan siber bukan hanya tanggung jawab masyarakat, namun tanggung jawab bersama.
"Ini bukan hanya soal masyarakat dan pemerintah, namun pengelola data lain seperti unicorn, layanan telekomunikasi, hingga bank, yang mengelola ratusan juta data masyarakat. Diperlukan keterampilan dan satu standar pengelolaan data yang baik," ujarAlfons.
Ketika disinggung mengenai antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator saat ini, yaitu dengan melakukan pemblokiran ke sejumlah laman web yang diduga menyebarkan data, Alfons menilai langkah tersebut kurang tepat.
"Jika diibaratkan pepatah, 'buruk muka cermin dibelah'. Pemblokiran (menurut saya) tidak memecahkan masalah. Orang lain bisa saja menggunakan VPN dan mengaksesnya dari (VPN) negara lain," kata Alfons.
Ada pun untuk BPJS, yang datanya diduga bocor, Alfons berharap kasus ini bisa segera diinvestigasi.
Baca Juga: Gunung Berapi Paling Berbahaya di Kongo Timur Meletus, 3.500 Warga Melarikan Diri Untuk Mengungsi
"Saya harapkan segera diinvestigasi. Kalau memang ada kesalahan dan itu datanya, sportif saja mengakui, daripada berkata 'mengelola data kompleks'. Data yang kompleks itu malah membuat khawatir, karena makin susah dikelola dan mengandung potensi kelemahan. Justru harus lebih hati-hati," kata dia.
Semoga BPJS bisa cepat mencari tahu masalahnya, diidentifikasi, dan segera diperbaiki segera," tutur Alfons.
Sebelumnya, jual-beli data ini pun ramai diperbincangkan di laman Twitter, salah satunya oleh akun @ndagels dan @nuicemedia.
