Network
KABAR BESUKI - Data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjual-belikan dalam sebuah forum tertentu. Data tersebut mencakup nomor KTP, gaji, nomor telefon, alamat dan email, bahkan data orang yang sudah meninggal juga terdapat di dalamnya.
Dalam forum itu disebutkan bahwa satu juta data sebagai contoh dapat diakses secara gratis dan tanpa kata sandi khusus
Dilansir Kabar Besuki dari Antara, Sementara itu, menurut Pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, memberikan sejumlah saran bagi masyarakat sebagai pengguna (user) yang memberikan datanya kepada sejumlah pengelola seperti layanan telekomunikasi, layanan pesan-antar, hingga perbankan.
Menurut Alfons, kini masyarakat harus memiliki asumsi bahwa data yang diberikan ke berbagai layanan yang digunakan "sudah bocor".
"Orang Indonesia perlu punya asumsi bahwa datanya 'sudah bocor'. Sehingga, jangan lakukan hal-hal penting dengan gunakan data-data yang sudah bocor ini," kata Alfons, yang dikutip dari Antara.
"Misalnya, kalau kita buat username dan password, hindari gunakan data-data yang sudah bocor. Seperti misalnya KTP sudah bocor, jadi nama, NIK, tempat dan tanggal lahir (juga bocor). Maka, jangan bikin pin pakai data lahir kita karena nanti mudah tertebak. Jangan bikin password dari tempat dan tanggal lahir, itu mudah ditebak karena datanya sudah bocor," ujar Alfons menambahkan.
Alfons juga memaparkan, semoga data yang diduga bocor tersebut tidak disalahgunakan, dan penting bagi pengelola data untuk mengerti dan sadar bahwa data merupakan amanah, bukan berkah, untuk malah diperjualbelikan secara tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, pakar lulusan Universitas Indonesia dan I.A.E. Grenoble Universite Pierre Mendes Prancis tersebut mengingatkan bahwa keamanan siber bukan hanya tanggung jawab masyarakat, namun tanggung jawab bersama.
"Ini bukan hanya soal masyarakat dan pemerintah, namun pengelola data lain seperti unicorn, layanan telekomunikasi, hingga bank, yang mengelola ratusan juta data masyarakat. Diperlukan keterampilan dan satu standar pengelolaan data yang baik," ujarAlfons.
Ketika disinggung mengenai antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator saat ini, yaitu dengan melakukan pemblokiran ke sejumlah laman web yang diduga menyebarkan data, Alfons menilai langkah tersebut kurang tepat.
"Jika diibaratkan pepatah, 'buruk muka cermin dibelah'. Pemblokiran (menurut saya) tidak memecahkan masalah. Orang lain bisa saja menggunakan VPN dan mengaksesnya dari (VPN) negara lain," kata Alfons.
Ada pun untuk BPJS, yang datanya diduga bocor, Alfons berharap kasus ini bisa segera diinvestigasi.
Baca Juga: Gunung Berapi Paling Berbahaya di Kongo Timur Meletus, 3.500 Warga Melarikan Diri Untuk Mengungsi
"Saya harapkan segera diinvestigasi. Kalau memang ada kesalahan dan itu datanya, sportif saja mengakui, daripada berkata 'mengelola data kompleks'. Data yang kompleks itu malah membuat khawatir, karena makin susah dikelola dan mengandung potensi kelemahan. Justru harus lebih hati-hati," kata dia.
Semoga BPJS bisa cepat mencari tahu masalahnya, diidentifikasi, dan segera diperbaiki segera," tutur Alfons.
Sebelumnya, jual-beli data ini pun ramai diperbincangkan di laman Twitter, salah satunya oleh akun @ndagels dan @nuicemedia.
Baca Juga: Makanan yang harus Dikonsumsi Perokok untuk Mengurangi Resiko Penyakit Paru-Paru, Menurut Penelitian
"Jual-beli data ini pun ramai diperbincangkan di laman Twitter, salah satuny," ungkap @ndagels dan @nuicemedia.
@ndagels juga mamaparkan kenapa bocoran Data saat ini dan menjelaskan berikat ketait tersebarnya data tidak tamai oleh pandangan.
"Hayoloh kenapa enggak rame ini data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yang udah meninggal, kira-kira dari instansi mana?," ujar @ndagels.***
