Padahal, tindakan tersebut sesungguhnya sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
"Akhirnya, jadi penyelundupan hukum membuat mengubah istilah karantina menjadi kedaruratan itu sebetulnya penyelundupan hukum yang dilarang oleh undang-undang," kata dia.
Rocky Gerung menilai, kebijakan PPKM Darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah menimbulkan banyak masalah di daerah.
Bahkan, seorang ibu pemilik cafe di Gowa merasa dirugikan oleh perlakuan oknum anggota Satpol PP yang menggunakan kekerasan fisik saat melaksanakan razia PPKM Darurat.
Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus sesegera mungkin memberikan kepastian terkait pelaksanaan PPKM Darurat yang saat ini diisukan akan diperpanjang, meski mengandung risiko politik yang harus dibayar.
"Jadi kebijakan itu udah bermasalah di daerah, nggak perlu tunggu sampai tanggal 20 udah putuskan sekarang. Dan memutuskan itu memang ada risiko politiknya, kalau gagal ya diturunkan sebagai pemimpin," ucapnya.
Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden Jokowi seharusnya tak perlu cemas dengan keberlangsungan jabatannya jika benar-benar menomorsatukan kepentingan rakyat di atas segalanya.
"Tapi kecemasan itu nggak perlu ada pada pemimpin kalau betul-betul paham bahwa rakyat ini adalah nomor satu, selesai masalahnya," tuturnya.***