Network
Fadli Zon mengatakan, HKTI menilai pemerintah memiliki landasan berpikir yang misleading terhadap komoditas pertanian.
HKTI menilai pemerintah menganggap sektor pertanian banyak dibantu oleh APBN sehingga negara berhak untuk 'balik modal' melalui pengenaan pajak yang disetor ke negara.
"Pengenaan PPN terhadap komoditas pertanian, dalam pandangan HKTI, juga dilandasi oleh landasan berpikir yg missleading. Rumus pikirnya salah, sektor pertanian banyak dibantu APBN karenanya harus besar juga setor ke negara," katanya.
Fadli Zon berpendapat, sektor pertanian sangat berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas sehingga pemerintah tak sepantasnya menggunakan logika bisnis hanya karena telah banyak mensubsidi melalui APBN.
"Ini sektor fundamental, soal pangan dan perut bangsa. Jangan pakai logika dagang, yg dikeluarkan harus kembali atau untung. Juga untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Bahaya landasan berpikir seperti ini," ujar dia.
Baca Juga: Wacana Sembako Dikenai Pajak Membuat Harga Malah Makin Melonjak dan Rakyat Jadi 'Teriak'
Tak hanya itu, Fadli Zon sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI juga berpandangan bahwa pengenaan pajak terhadap komoditas pertanian juga berpotensi semakin mengurangi minat generasi muda untuk masuk ke bidang pertanian, sehingga secara jangka panjang akan menghambat regenerasi petani Indonesia.
"HKTI @hkti juga menilai pengenaan PPN terhadap komoditas pertanian ini menjadi disinsentif bagi regenerasi petani Indonesia yg saat ini usia petani Indonesia rata-rata diatas 50 tahun. Presiden @jokowi dlm bbrp kesempatan mengajak para pemuda untuk terjun ke sektor pertanian, sekarang saja sektor pertanian tdk menarik bagi pemuda kita, apalagi kalau ada pengenaan PPN, bisa dipastikan para pemuda semakin enggan. Ini bertentangan dgn arahan Presiden," ucapnya.
Fadli Zon juga mengatakan, HKTI telah mengingatkan bahwa komoditas pertanian yang dikenakan pajak juga turut membantu meningkatkan angka kemiskinan karena turunnya daya beli masyarakat.
