Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut PNS kerap dikerahkan untuk mobilisasi politik bagi pihak yang sedang berkuasa di Istana.
Rocky Gerung mengatakan, seringkali aturan yang menyatakan PNS harus bersikap netral justru dimanfaatkan sebagai celah bagi pemerintah yang berkuasa untuk melakukan mobilisasi politik dalam Pemilu.
Rocky Gerung menyebut, PP terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi dapat mengembalikan posisi PNS seperti era Orde Baru.
"Dulu kita ingat zaman Orde Baru PNS disebut netral tetapi diperintahkan harus berinduk pada Departemen Dalam Negeri. Jadi sebetulnya, normanya netral tetapi dalam praktek dia justru dikerahkan untuk mobilisasi aparat di bawah," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 15 September 2021.
Baca Juga: BPK Temukan PNS Meninggal dan Pensiun Masih Digaji dengan Total Rp800 Juta Lebih
Rocky Gerung mengatakan, sebelum PP tersebut diterbitkan banyak PNS yang menjadi alat mobilisasi untuk mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019.
Bahkan, PNS yang kedapatan mengkampanyekan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 justru tidak diberikan sanksi tegas.
"Itu juga yang terjadi kemarin, di dalam Pilpres Presiden Jokowi kan banyak aparat yang dimobilisasi untuk memilih Presiden Jokowi," ujarnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Ajak PNS Serta yang Berpenghasilan Lebih untuk Jajan, Ganjar: Agar Mereka Bisa Hidup
Rocky Gerung mengatakan bahwa keberadaan PP terbaru yang mengatur netralitas PNS akan sia-sia jika aplikasinya justru digunakan untuk menghimpun kekuasaan politik.
"Jadi yang normatif itu tidak berguna kalau aplikasinya memang didasarkan pada upaya untuk menghimpun lagi kekuasaan," katanya.
Bahkan menurut Rocky Gerung, PP terbaru yang mengatur netralitas PNS sudah tidak lagi didasarkan pada akal sehat.
Rocky Gerung merasa aneh jika seorang PNS tetap dianggap sebagai PNS ketika sedang menjalani aktivitas pribadi di dalam rumah.
"Dan yang lebih konyol lagi kalau hidup orang itu dalam 24 jam dinyatakan sebagai PNS. Masak dia lagi tidur di kamar tidurnya tetep dia dianggap sebagai PNS?," ujar dia.
Rocky Gerung menyarankan agar pemerintah sebaiknya menerbitkan PP agar buzzer bersikap netral dalam berpolitik.
Sebab menurutnya, selama ini buzzer dinilai sering memicu terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat umum.
"Mungkin lebih baik bikin PP agar supaya buzzer itu netral dalam politik. Nah itu yang lebih berguna sebetulnya," tuturnya.***
