Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik Rocky Gerung sebut mutasi 56 pegawai KPK jadi ASN Polri hanya akal-akalan Jokowi dan beri nasihat pada Fadjroel Rachman.
Rocky Gerung mengatakan bahwa Fadjroel Rachman seharusnya mengerti bahwa upaya Jokowi memindahkan 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri justru dapat merendahkan citra kepolisian.
"Mestinya Fadjroel Rachman pasti diminta oleh Jokowi 'Itu tenangin dong', tapi dia harus ngerti bahwa dengan kesepakatan atau semacam keinginan Pak Jokowi untuk memindahkan ASN atau calon ASN dari KPK ke lembaga kepolisian justru akan merendahkan kepolisian," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 30 September 2021.
Rocky Gerung menilai, mutasi 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri justru merupakan proposal yang buruk dari Jokowi.
Dia mengingatkan kepada Fadjroel Rachman yang akan segera menjadi Dubes Indonesia untuk Kazakhstan-Tajikistan agar segera menasihati Jokowi terkait hal tersebut.
"Ini justru proposal buruk dari Pak Jokowi. Mestinya Fadjroel Rachman bilang pada Pak Jokowi 'Pak ini proposal buruk Pak' kan dia nggak akan diapa-apain lagi," ujarnya.
Menurut Rocky Gerung, Fadjroel Rachman harus memanfaatkan kesempatan terakhir bekerja di Istana untuk menasihati Jokowi terkait mutasi 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK.
Di sisi lain, Rocky Gerung juga mengingatkan bahwa situasi politik di Kazakhstan-Tajikistan sedang memanas sehingga kemungkinan untuk kembali ke Indonesia semakin kecil jika terjadi konflik seperti di Indonesia pada tahun 1965.
"Jadi saya nasihatin, ini saat terakhir Saudara Fadjroel Rachman untuk kasih nasihat yang bener pada Pak Jokowi terus dia kabur aja tuh. Kalau terjadi perubahan politik seperti 1965, dia juga nggak bisa pulang nanti," katanya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Langkah Jokowi Setujui 56 Pegawai KPK Jadi ASN Polri Sudah Benar
Rocky Gerung juga menilai, Fadjroel Rachman masih belum memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjadi seorang diplomat karena belum memahami bahasa diplomatik.
Dia mengatakan, istilah 'putar otak' yang dilakukan Jokowi terkait mutasi 56 orang pegawai KPK yang dipecat merupakan akal-akalan untuk menyelesaikan masalah.
"Fadjroel Rachman nggak bisa pakai bahasa diplomatik padahal dia bakal jadi diplomat. Putar otak itu artinya akal-akalan di dalam bahasa diplomatik, bukan pakai otak tapi ngakali keadaan," ujar dia.
Rocky Gerung berpendapat, problem 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK seharusnya diselesaikan sepenuhnya di KPK.
Proposal mutasi 56 pegawai KPK tak lolos TWK yang diajukan Jokowi justru akan menambah beban bagi Polri karena banyak perwira yang merasa tak dihargai.
"Karena itu, problem yang harusnya diselesaikan di KPK itu digeser ke Polri dan Polri jadi beban tuh. Kan banyak perwira Polri juga merasa bahwa 'Kita nggak perlu tes wawasan kebangsaan juga'," tuturnya.***
