Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang resmi membatalkan pasal kebal hukum bagi pemerintah atau pejabat pemerintah pada UU Covid-19.
Rocky Gerung menyebut pemerintah telah kehilangan 'kambing hitam' pasca MK resmi membatalkan pasal kebal hukum dalam UU Covid-19.
Berdasarkan keputusan tersebut, Rocky Gerung menilai pemerintah tak lagi bisa menjadikan pandemi Covid-19 sebagai 'kambing hitam' atau alasan untuk membohongi publik di balik kebijakan yang dianggap berat sebelah.
"Kalau kehilangan kambing ya masih bisa beli sate kan? Tapi kalau kehilangan kambing hitam, itu kehilangan alasan untuk nipu tuh, karena setiap kali anggaran berubah alasannya Covid, setiap kali oposisi dikendalikan alasannya Covid," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu, 31 Oktober 2021.
Rocky Gerung menegaskan kembali bahwa Covid-19 tak boleh lagi dijadikan 'kambing hitam' atau alasan bagi pemerintah untuk mengesahkan atau membatalkan kebijakan secara semena-mena.
Bahkan, Rocky Gerung menyebut MK dengan sebutan 'Mahkamah Kejam' sebagai sindiran kepada pemerintah yang tak bisa lagi menjadikan Covid-19 sebagai 'kambing hitam' atas hal yang dianggap tak menguntungkan kepentingan mereka.
"Jadi Covid sebagai kambing hitam diputuskan untuk tidak boleh lagi dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu artinya ini MK berubah jadi Mahkamah Kejam, karena menghilangkan kambing hitam," ujarnya.
Rocky Gerung menilai bahwa apa yang ia suarakan selama ini telah berada di jalur yang benar pasca MK membatalkan pasal kebal hukum bagi pemerintah atau pejabat pemerintah dalam UU Covid-19.
Dia mengatakan, kedaruratan memiliki masa yang terbatas seperti halnya pengangkatan Plt pada sebuah jabatan tertentu yang juga memiliki batas waktu, sehingga tak ada alasan untuk menunda Pilkada Serentak 2022 termasuk di antaranya Pilgub DKI Jakarta.
"Kami betul sebetulnya karena kan di dalam negara yang beradab, kedaruratan itu ada masanya, masak darurat diperpanjang terus. Sama juga dengan soal Plt yang daruratnya itu sampai dua setengah tahun, nah itu juga berimplikasi di situ. Tukang Covid nggak ada, mestinya pilkada juga dilakukan," katanya.
Rocky Gerung mengungkapkan bahwa MK telah melakukan sebuah revolusi menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi selambat-lambatnya pada tahun 2024 mendatang, meski MK sempat dianggap cenderung berpihak pada kubu Jokowi khususnya dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2014 dan 2019.
"Jadi sebetulnya, ini betul-betul revolusi oleh MK tuh, di ujung pemerintahan Jokowi dikasih beban besar sehingga Pak Jokowi gak mampu lagi atau tidak punya lagi alasan untuk menunda-nunda demokrasi, menunda-nunda kebebasan pers, menunda-nunda demonstrasi mahasiswa, bahkan menunda-nunda pemilu," ujar dia.
Rocky Gerung juga menemukan adanya blessing in disguise dari MK di balik bobroknya pemerintahan Jokowi khususnya pada periode kedua, karena MK dinilai masih melihat sebuah persoalan publik dengan akal sehat.
Dia juga menegaskan bahwa negara harus selalu dalam keadaan normal, sementara kedaruratan hanyalah bersifat sementara.
"Blessing in disguise, bahwa Mahkamah Konstitusi melihat dengan akal sehat bahwa negara itu harus selalu dalam keadaan normal. Kedaruratan itu cuma exception, nggak bisa negara darurat terus, normalnya itu yang seolah-olah cuma sementara," tuturnya.***
