Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut ada transaksi politik di balik keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja.
Rocky Gerung menilai, keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi negara untuk merampas hak-hak rakyat.
Rocky gerung juga menilai keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja telah menenggelamkan seluruh persoalan bangsa krusial yang saat ini terjadi.
"Ini sebetulnya adalah undang-undang yang mengizinkan negara mengambil hak-hak rakyat. Jadi seluruh masalah bangsa ini sebetulnya ditenggelamkan oleh keputusan dungu dari Mahkamah Konstitusi yang bahkan memberi sinyal bahwa 'Oke, silahkan perbaiki dalam dua tahun ke depan'," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 26 November 2021.
Baca Juga: Ferry Juliantono Sebut UU Cipta Kerja Pesanan Tiongkok: Pemerintah Sendiri yang Melakukan Makar
Menurut Rocky Gerung, memperbaiki UU Cipta Kerja bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat disahkannya undang-undang tersebut.
Dia berpendapat, seharusnya MK memperbaiki cara mereka dalam merawat demokrasi khususnya dalam menyikapi UU Cipta Kerja yang disahkan sejak tahun lalu.
Dia juga mengungkapkan, UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang tak diinginkan dalam sebuah iklim demokrasi yang sehat baik secara formil maupun material.
"Bukan undang-undangnya yang mesti diperbaiki, cara Mahkamah Konstitusi merawat demokrasi itu yang mesti diperbaiki. Secara material maupun formil, ini undang-undang yang tidak diinginkan demokrasi," ujarnya.
