Network
KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung kembali menyinggung soal desakan masyarakat untuk menghapus aturan presidential treshold sebesar 20 persen.
Sejak awal, Rocky Gerung menilai aturan presidential treshold 20 persen sangat mencederai iklim demokrasi yang sehat di tanah air.
Rocky Gerung bahkan menyebut bahwa aturan presidential treshold 20 persen sebagai akar dari seluruh kejahatan yang terjadi di tanah air.
Menurutnya, desakan untuk menghapus presidential treshold 20 persen sudah semakin menggema di kalangan masyarakat sipil yang menginginkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil.
"Akar dari seluruh kejahatan ada di PT (presidential treshold) itu. Kita lagi dorong itu, karena masyarakat sipil akhirnya terakumulasi isunya pada hal yang konkrit," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu, 12 Desember 2021.
Baca Juga: Jokowi Serukan Jurnalisme Bijak, Rocky Gerung Singgung Presidential Treshold
Sebagaimana diketahui, aturan presidential treshold 20 persen yang selama ini berlaku menyebabkan kontestasi dalam bursa calon presiden di setiap pemilu cenderung didominasi oleh pemain-pemain besar.
Dengan kata lain, hanya partai politik yang memiliki porsi suara terbesar dan/atau kursi di parlemen yang dapat mengajukan calon presidennya sendiri, meski realitanya tetap harus berkoalisi dengan partai politik lainnya demi memperkuat basis dukungan.
Aturan presidential treshold 20 persen semakin menimbulkan polemik di kalangan masyarakat ketika tetap diberlakukan pada Pemilu 2019 yang digelar serentak.
Pada Pemilu 2019 lalu, hasil akhir Pileg 2014 menjadi acuan untuk pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.
Konsekuensinya, Pilpres 2019 lalu hanya diikuti oleh dua paslon saja, sehingga dinilai memperuncing polarisasi di kalangan masyarakat. Publik seolah nyaris tak punya pilihan selain harus memilih di antara dua paslon yang ada.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Survei Capres 2024 Bermasalah, Singgung Presidential Treshold
Berdasarkan hal tersebut, Rocky Gerung menyebut isu presidential treshold merupakan isu yang sangat krusial ketika Pemilu 2024 semakin dekat.
Rocky Gerung menyebut publik ingin situasi politik di tanah air benar-benar bersih khususnya setelah Pemilu 2024 mendatang.
Dia menyebut banyak masyarakat yang menginginkan agar presidential treshold menjadi nol persen agar bibit-bibit pemimpin yang berkualitas tumbuh dan dapat memiliki kesempatan untuk memimpin negeri ini dengan amanah.
Selain itu, dia juga berharap agar dirubahnya ketentuan presidential treshold menjadi nol persen juga berdampak pada terjaminnya hak mendasar seluruh rakyat Indonesia yakni tanah.
"Kita bayangkan 2024 itu, hitung-hitungan dua tiga kali isu hingga 2024, dan orang mau supaya betul-betul nanti ada pembersihan politik melalui presidential treshold nol persen sekaligus pemutihan hak-hak rakyat atas tanah," tuturnya.***
