Network
Baca Juga: Kasus Omicron di Indonesia Meningkat, Rocky Gerung Akui Ada Anggota Keluarga yang Ikut Terjangkit
Meski demikian, Rocky Gerung juga menilai pemerintah seolah lalai dalam menerapkan larangan berkerumun dalam melaksanakan kegiatan di area publik sebagai bagian dari protokol kesehatan.
Filsuf kelahiran Manado, 20 Januari 1959 itu mengatakan, publik telah menilai pemerintah seolah bersikap diskriminatif terhadap perlakuan kegiatan publik selama meningkatnya kasus aktif Covid-19 khususnya saat Omicron merebak.
"Tapi secara umum, kita mesti anggap bahwa pemerintah melalaikan aturan kerumunan itu tuh. Jadi dimana-mana orang menganggap bahwa 'Iya, ibadah kok dilarang tapi pesta boleh? Kalo di mall bikin semacam flashmob boleh?'," katanya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai bahwa publik merasa pemerintah seolah mendiskriminasi kegiatan ibadah (khususnya untuk pemeluk agama Islam) dengan cara memperketat teknis pelaksanaannya.
Dia menyebut adanya ironi yang dirasakan publik ketika Jokowi justru dianggap menciptakan kerumunan saat membagikan bantuan sosial atau sekedar berkunjung ke sebuah daerah.
"Jadi soal-soal begitu yang orang anggap 'Kok hal yang membuat kita justru mendekat diri dengan langit, dengan Tuhan dalam upaya doa kok dibatasi tuh?', itu hal yang umum orang persoalkan karena ada perbandingan bahwa 'Pak Jokowi kalo bagi-bagi sembako kok boleh?' padahal itu nggak ada kaitannya dengan kemuliaan rohani," ujar dia.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Kunjungan Jokowi ke Maumere hingga Sumatera Utara Picu Kerumunan Demi 'Headline'
Rocky Gerung menilai, hal tersebut membuat publik semakin tidak percaya dengan sikap pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Dia mengungkapkan, ketidakpercayaan publik muncul karena pemerintah sejak awal kerap bersikap inkonsisten dalam menerapkan aturan protokol kesehatan selama pandemi berlangsung.
