Network
KABAR BESUKI - Organisasi Kerjasama Islam atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) telah berjanji untuk membentuk dana perwalian kemanusiaan untuk Afghanistan.
Hal tersebut didasarkan kondisi ketika jutaan orang di Afghanistan menghadapi kelaparan dan kemiskinan serta ancaman keruntuhan ekonomi.
Krisis tersebut menimbulkan kekhawatiran dengan miliaran dolar dalam bentuk bantuan dan aset yang dibekukan oleh komunitas internasional setelah Taliban mengambil alih negara itu pada Agustus tahun ini.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19 Omicron, Belanda Berlakukan Lockdown Ketat Mulai Hari Ini
“Kecuali tindakan diambil segera, Afghanistan menuju kekacauan,” ujar Perdana Menteri Imran Khan, dari Pakistan yang mengadakan KTT, dikutip Kabar Besuki dari Aljazeera.
Hal tersebut ia sampaikan pada pertemuan para menteri luar negeri dari OIC.
“Setiap pemerintah ketika tidak dapat membayar gajinya untuk pegawai negeri, rumah sakit, dokter, perawat, pemerintah mana pun akan runtuh tetapi kekacauan tidak cocok untuk siapapun, itu pasti tidak cocok untuk Amerika Serikat,” imbuhnya.
Sebuah resolusi OIC setelah pertemuan tersebut mengatakan bahwa Bank Pembangunan Islam akan memimpin upaya untuk membebaskan bantuan pada kuartal pertama tahun 2022.
Baca Juga: Akibat Topan Dahsyat di Filipina, Warga Mengalami Krisis Makanan dan Jaringan Komunikasi Terputus
Ia juga mendesak para penguasa Afghanistan untuk mematuhi kewajiban dibawah perjanjian hak asasi manusia internasional, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, anak-anak, pemuda, orang tua dan orang-orang dengan kebutuhan khusus.
Pertemuan OIC tersebut tidak memberikan pemerintah baru Taliban pengakuan internasional formal dan Menteri Luar Negeri Afghanistan Amir Khan Muttaqi dikeluarkan dari foto resmi yang diambil selama acara tersebut.
Muttaqi mengatakan pemerintahnya memiliki hak untuk diakui secara resmi.
"Pemerintah Afghanistan saat ini bekerja sama dengan setiap organisasi asing, sanksi harus dihapus," katanya kepada wartawan, dikutip Kabar Besuki dari Aljazeera.
Dalam pidatonya kepada para delegasi, dia mengatakan pembekuan aset AS merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak asasi manusia Afghanistan, dan dapat ditafsirkan sebagai permusuhan dengan seluruh bangsa.
Sementara itu, beberapa negara dan organisasi telah mulai memberikan bantuan, sistem perbankan negara yang hampir runtuh telah memperumit pekerjaan mereka.
Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths juga hadir pada pertemuan OIC dan memperingatkan bahwa ekonomi Afghanistan sekarang terjun bebas.
“Jika kita tidak bertindak tegas dan dengan kasih sayang, saya khawatir musim gugur ini akan menarik seluruh penduduk,” katanya dalam sambutannya, dikutip Kabar Besuki dari Aljazeera.
Baca Juga: New York Larang Penggunaan Gas Alam di Gedung-gedung Baru, Ternyata Ini Alasannya
“Dua puluh tiga juta orang sudah menghadapi kelaparan, fasilitas kesehatan dipenuhi anak-anak kurang gizi, sekitar 70 persen guru tidak dibayar dan jutaan anak, masa depan Afghanistan tidak bersekolah,” imbuhnya.
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan membuka saluran keuangan dan perbankan sangat penting.
Menurutnya, karena ekonomi tidak dapat berfungsi dan orang tidak dapat terbantu tanpa sistem perbankan.
Baca Juga: WHO Sebut Varian Omicron Sudah Terdeteksi di 77 Negara, Tedros Adhanom Ghebreyesus Ungkap Hal Ini
Di luar bantuan langsung, Afghanistan membutuhkan bantuan untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang.
Banyak yang akan tergantung pada apakah Washington bersedia mencairkan miliaran dolar dalam cadangan bank sentral dan mencabut sanksi yang telah menyebabkan banyak lembaga dan pemerintah menghindar dari hubungan langsung dengan Taliban.
Muttaqi menegaskan kembali bahwa Taliban tidak akan mengizinkan Afghanistan digunakan sebagai basis serangan terhadap negara lain dan dia mengatakan tidak ada pembalasan yang akan dilakukan terhadap pejabat pemerintah sebelumnya.
Namun, Taliban telah menghadapi kritik keras karena membuat perempuan dan anak perempuan keluar dari pekerjaan dan pendidikan dan mengecualikan sebagian besar masyarakat Afghanistan dari pemerintah.***
