KABAR BESUKI - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan memprioritaskan APBN untuk penanganan Covid-19 dan perlindungan sosial.
Sri Mulyani kembali menjelaskan pernyataan yang disampaikannya pada saat melakukan konferensi pers virtual mengenai evaluasi terhadap kebijakan PPKM Darurat pada Sabtu, 17 Juli 2021.
"Di tengah kenaikan kasus Covid-19 yang meningkat signifikan, Pemerintah berupaya semaksimal mungkin menahan dampaknya terhadap aspek sosial ekonomi. Untuk itu, APBN difokuskan pada penanganan kesehatan agar angka Covid-19 lebih terkendali dan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta bagi pekerja terdampak," kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari akun Instagram @smindrawati pada Minggu, 18 Juli 2021.
Baca Juga: Sri Mulyani Tambah Anggaran Kartu Prakerja Jadi Rp30 Triliun, Fadli Zon: Buang-buang Uang
Sri Mulyani mengatakan, jumlah APBN yang akan dialokasikan untuk perlindungan sosial selama PPKM Darurat meningkat menjadi Rp187,84 triliun dari yang semula Rp153,86 triliun.
Peningkatan alokasi APBN sebesar Rp33,98 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti PKH, bansos tunai, penyaluran kartu sembako, hingga subsidi kuota internet.
"Sebagai hasil evaluasi PPKM Darurat, dukungan APBN untuk Perlindungan Sosial meningkat dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun. Tambahan tersebut meliputi tambahan anggaran untuk PKH, Bansos Tunai, Penyaluran Kartu Sembako, Bantuan Beras, Perpanjangan Diskon Listrik, BLT Desa, Program Prakerja, bantuan rekening minimum beban/abonemen, serta subsidi kuota Internet," ujarnya.
Baca Juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Terjun 'Blusukan' ke Pasar: Pemerintah Tidak Mengenakan Pajak Sembako
Selain itu, jumlah alokasi APBN untuk penanganan kesehatan juga dinaikkan hingga mencapai angka Rp214,95 triliun.
Salah satu komponen dalam peningkatan APBN tersebut adalah pembangunan rumah sakit darurat, penyediaan obat Covid-19, hingga percepatan vaksinator dan penebalan PPKM Darurat di daerah.
"Alokasi anggaran Penanganan Kesehatan yang sebelumnya sudah naik dari Rp172 triliun menjadi Rp193,93 triliun, saat ini naik kembali menjadi Rp214,95 triliun. Kenaikan tersebut sudah termasuk tambahan untuk perkiraan kenaikan klaim pasien, pembangunan RS darurat, penyediaan obat Covid-19, tambahan insentif tenaga kesahatan, penambahan oksigen darurat, serta percepatan vaksinator dan penebalan PPKM di daerah," kata dia.
Dengan kata lain, total APBN yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 beserta perlindungan sosial meningkat hingga mencapai angka Rp774,75 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk membantu masyarakat serta memulihkan perekonomian dan kegiatan usaha di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai.
"Pemerintah akan terus bekerja keras untuk membantu rakyat menghadapi pandemi serta mendukung pemulihan ekonomi dari dunia usaha," ujar alumni University of lllinois Urbana Champaign itu.
Baca Juga: Jangan Lupa Dicatat! Jadwal THR Hari Raya ASN, TNI dan Polri Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani
Terakhir, Sri Mulyani meminta kepada masyarakat untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Satgas Covid-19.
Sri Mulyani juga meminta kepada masyarakat agar tak ragu untuk menjalankan program vaksinasi demi tercapainya herd immunity.
"Kepada masyarakat semua, janganlah lelah untuk terus disiplin terapkan protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi karena ini adalah ikhtiar kita bersama agar pandemi segera berakhir," tuturnya.***