KABAR BESUKI - Pengamat politik Rocky Gerung menyindir keraguan pemerintah terkait opsi perpanjangan PPKM Darurat yang belum menemui titik terang.
Rocky Gerung menyebutkan bahwa ada faktor atau agenda lain dari pemerintah di balik keraguan terkait opsi perpanjangan PPKM Darurat.
"Ini nih orang-orang pengambil kebijakan udah tau problemnya, dia kenal. Tapi dia nggak mau ambil konsekuensi dengan mengambil problem itu. Jadi artinya, seringkali ada faktor lain yang mengarahkan kebijakan ini," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu, 18 Juli 2021.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Indonesia Saat Ini Alami Krisis Kepemimpinan: Kita Nggak Lihat Ada Keutuhan
Menurut dia, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan sesungguhnya telah memahami apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam kondisi PPKM Darurat, khususnya jika mempertimbangkan aspek keuangan negara.
Akan tetapi, Presiden Jokowi seolah gengsi cenderung ingin menunjukkan totalitasnya di hadapan publik hingga mengabaikan berbagai masukan dari Menteri Keuangan.
"Saya kira Sri Mulyani dengan gampang beliau berdiskusi lockdown 'uangnya segini nanti kita hemat'. Tapi kita bisa hitung gimana fokus yang lebih didahulukan itu. Urgensi ini yang nggak ada pada presiden, karena presiden tetap nggak mau kalah pamer totalitas, kan cuma itu dari awal problemnya cuma itu," ujarnya.
Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Membutuhkan Pemimpin yang Mampu Mengambil Keputusan
Rocky Gerung menilai, pemerintah saat ini cenderung memanfaatkan hukum untuk kepentingan kelompoknya saja.
Padahal, tindakan tersebut sesungguhnya sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
"Akhirnya, jadi penyelundupan hukum membuat mengubah istilah karantina menjadi kedaruratan itu sebetulnya penyelundupan hukum yang dilarang oleh undang-undang," kata dia.
Rocky Gerung menilai, kebijakan PPKM Darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah telah menimbulkan banyak masalah di daerah.
Bahkan, seorang ibu pemilik cafe di Gowa merasa dirugikan oleh perlakuan oknum anggota Satpol PP yang menggunakan kekerasan fisik saat melaksanakan razia PPKM Darurat.
Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus sesegera mungkin memberikan kepastian terkait pelaksanaan PPKM Darurat yang saat ini diisukan akan diperpanjang, meski mengandung risiko politik yang harus dibayar.
"Jadi kebijakan itu udah bermasalah di daerah, nggak perlu tunggu sampai tanggal 20 udah putuskan sekarang. Dan memutuskan itu memang ada risiko politiknya, kalau gagal ya diturunkan sebagai pemimpin," ucapnya.
Rocky Gerung mengatakan bahwa Presiden Jokowi seharusnya tak perlu cemas dengan keberlangsungan jabatannya jika benar-benar menomorsatukan kepentingan rakyat di atas segalanya.
"Tapi kecemasan itu nggak perlu ada pada pemimpin kalau betul-betul paham bahwa rakyat ini adalah nomor satu, selesai masalahnya," tuturnya.***