KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung angkat bicara mengenai proses legislasi ibu kota baru yang berlangsung di DPR RI.
Rocky Gerung menyebut proses legislasi ibu kota baru sebagai aktivitas 'kamar gelap' yang tidak diakui rakyat karena dilakukan larut malam.
Rocky Gerung menyebut telah terjadi kekacauan semantik di balik proses legislasi ibu kota baru, yang diawali dengan kekacauan konsep.
Dia juga menyoroti sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang tak memberikan ruang bagi anggotanya untuk melakukan interupsi terkait pengesahan ibu kota baru.
"Itu adalah kekacauan semantik yang awalnya adalah kekacauan konsep, dan kita lihat sekarang berantakannya itu. Gak boleh ada interupsi tuh, artinya mereka yang sebetulnya masih punya potensi untuk memprotes itu dihilangkan haknya," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 19 Januari 2022.
Rocky Gerung menilai, tidak adanya kesempatan untuk interupsi dalam Sidang Paripurna DPR RI terkait proyek ibu kota baru semata-mata karena proyek tersebut merupakan ambisi Presiden Jokowi.
Akan tetapi, mantan pengajar sekaligus alumni Universitas Indonesia (UI) itu menilai bahwa rakyat sama sekali tak merasa diundang untuk 'hadir' dalam perumusan ibu kota baru sebagaimana ambisi Presiden Jokowi.
"Semua yang bersifat ambisi presiden memang gak boleh diinterupsi. Supaya dia bulat, dengan sendirinya harus diamankan tuh supaya ada notulasi. Tetapi sebetulnya diinterupsi atau tanpa diinterupsi rakyat menyatakan bahwa 'Kami tidak diundang untuk mempersoalkan nama untuk mengusulkan'," ujarnya.
Selain itu, dia juga menilai ibu kota baru yang disahkan oleh DPR RI tidak memperoleh dukungan dan pengakuan rakyat, meski didukung mayoritas fraksi di Senayan.
"Secara historis, semua ibu kota di dunia itu legitimasinya jelas karena rakyat juga menyetujui. Sekarang nggak ada rakyat yang pro, yang pro adalah partai politik," katanya.
Lebih lanjut, Rocky Gerung juga menilai Presiden Jokowi telah menggusur hak rakyat untuk menggarap tanah mereka sendiri di Kalimantan dengan mengatasnamakan legalitas Hak Guna Bangunan (HGB).
Dia juga menyebut, apa yang dilakukan pemerintah tak ubahnya dengan Sentul City yang ingin menggusur hak garap masyarakat Bojong Koneng dengan mengatasnamakan legalitas HGB.
"Intinya Presiden Jokowi menggusur hak garap rakyat Kalimantan dengan alasan HGB, Hak Guna Bangunan Istana. Sama seperti kasusnya di Sentul, korporasi atas nama HGB menggusur hak garap itu tuh, jadi kacaunya di situ tuh," ujar dia.
Pria kelahiran Manado, 20 Januari 1959 itu juga mengungkapkan, membangun ibu kota tidak semudah memasak martabak sehingga harus terkonsep dengan sangat matang.
"Memasak ibu kota itu bukan kayak memasak martabak, tiba-tiba balik dua kali terus dapat Rp2 miliar, gak bisa begitu kan? Jadi harus dimasak dengan baik, bukan dalam dua jam selesai," ucapnya.
Rocky Gerung juga menilai, proyek ibu kota baru berpotensi mangkrak terlebih Presiden Jokowi akan segera lengser dari jabatannya pada tahun 2024 mendatang.
Pemilik jargon 'akal sehat' itu mengungkapkan, proyek ibu kota baru akan menjadi masalah ketika nantinya dipersoalkan saat terjadi pergantian presiden.
Dia menilai bahwa hal tersebut berpotensi terjadi karena proyek ibu kota baru merupakan proyek yang disahkan melalui aktivitas legislasi di 'kamar gelap'.
"Jadi kita akan lihat semacam tidak historis nanti kalau sewaktu-waktu presiden diganti lalu dia mangkrak lalu dipersoalin, bayangin kesulitannya tuh. Kalau dia gagal, mesti pindah ke Jakarta. Jadi sekaligus kita mau lihat proses legislasi ini adalah aktivitas di kamar gelap," tuturnya.***