Network
Refly Harun menilai, Ganjar Pranowo diprediksi akan mengalami kerugian besar secara politik jika terburu-buru untuk memutuskan keluar dari PDIP.
Sebab, konstelasi politik bisa saja berubah seperti yang terjadi menjelang Pemilu 2014 lalu, di mana Jokowi yang masih aktif menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama kurang lebih satu setengah tahun tiba-tiba melejit masuk dalam bursa Pilpres 2014.
"Sekarang menurut saya, Ganjar ya rugi kalau dia mau memutuskan untuk keluar dari PDIP. Toh belum tentu juga konstelasi terakhir menyebabkan Ganjar tidak akan dimajukan oleh PDIP," katanya.
Beruntung, masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah baru akan berakhir pada tahun 2023, berbeda dengan Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022 dan berpotensi terpilih kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2022 mendatang untuk periode kedua.
"Fortunately, Ganjar Pranowo beruntung di sana. Kenapa? Karena kebetulan masa jabatan Ganjar Pranowo habisnya 2023, tidak seperti Anies Baswedan yang habisnya di 2022, Ganjar Pranowo baru 2023 habis jabatan, sehingga Ganjar Pranowo bisa jauh lebih leluasa berpikirnya untuk menentukan langkah selanjutnya," ujar dia.
Refly Harun menyarankan agar Ganjar Pranowo fokus terlebih dahulu mengemban amanah sebagai Gubernur Jawa Tengah hingga masa jabatannya berakhir, sebagaimana yang disampaikannya sendiri ketika menjadi narasumber dalam sebuah acara yang digelar Forum Pimred PRMN pada akhir Agustus 2021 lalu.
Terlepas dari itu semua, Refly Harun menegaskan bahwa Ganjar Pranowo maupun PDIP merupakan representasi dari kubu petahana, karena Ganjar Pranowo dan Jokowi berasal dari partai politik yang sama.
"Kalau sekarang, saya kira konsentrasi saja pada jabatan di Gubernur Jawa Tengah. Tapi sekali lagi, Ganjar dan PDIP dianggap mewakili the establishment kekuasaan Presiden Jokowi, itu masalahnya," tuturnya.***
