Network
KABAR BESUKI - Mantan Komisioner KPK Novel Baswedan menyoroti korupsi dan konflik kepentingan di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Novel Baswedan menyebut, salah satu bentuk korupsi dalam sektor pengelolaan SDA adalah adanya benturan kepentingan dari pihak pembuat kebijakan.
Novel Baswedan menyebut korupsi di sektor pengelolaan SDA bisa terjadi jika ada benturan kepentingan dari pembuat kebijakan yang merangkap sebagai pebisnis terkait hal tersebut.
"Dlm perspektif Korupsi, menggunakan kewenangan yg bisa membuat kebijakan atau membuat aturan, & disisi lain jg punya kepentingan bisnis/berdagang, adl koruptif. Biasa disebut benturan kepentingan. Apalagi bila ternyata mendatangkan keuntungan besar bagi ybs," kata Novel Baswedan sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari akun Twitter @nazaqistsha pada Minggu, 14 November 2021.
Novel Baswedan mengungkapkan, korupsi di sektor SDA juga terjadi jika pengusaha dan aparat terkait saling bersekongkol satu sama lain.
Padahal kata dia, eksploitasi terhadap SDA harus memperhatikan dampak lingkungan yang bisa saja terjadi.
"Korupsi disektor Sumber Daya Alam (SDA) krn persekongkolan pengusaha dgn aparatur yg bertugas menjaga/mengawasi. Eksploitasi SDA hrs antisipasi dampak lingkungan," ujarnya.
Novel Baswedan juga mengingatkan bahaya yang terjadi jika korupsi di sektor pengelolaan SDA terus terjadi.
Dia mengingatkan, kerusakan lingkungan dan bencana adalah sebuah keniscayaan jika pengusaha dan aparatur terkait terus menerus melakukan praktik kolusi, apalagi jika pembuat kebijakan mengalami konflik kepentingan karena bisnisnya.
"Ketika ada suap/bentuk korupsi lainnya semua diterabas, dampaknya kerusakan lingkungan dan bencana," katanya.
Baca Juga: Novel Baswedan 'Menjilat' Ludah Sendiri dan Harga Dirinya Anjlok Gara-gara Balik ke Institusi Polri
Menurut Novel Baswedan, kerusakan atau bencana akibat eksploitasi SDA tanpa pertimbangan AMDAL menimbulkan dampak negatif yang luar biasa kepada masyarakat.
Bahkan, dia mengungkapkan bahwa untuk memperbaikinya sangat memerlukan biaya yang tinggi dan waktu yang cukup lama.
"Padahal ketika terjadi kerusakan lingkungan hingga timbulkan bencana, dampaknya sangat besar bagi masy. Memperbaikinya berbiaya besar & butuh waktu lama," ujarnya.
Dia juga menegaskan, kerugian akibat kerusakan lingkungan atau bencana yang disebabkan eksploitasi SDA tak sebanding dengan nilai korupsi yang diterima oleh segelintir pejabat atau aparatur terkait.
"Bandingkan dgn uang/nilai korupsi yg diterima pejabat/ aparatur. Nggak salah korupsi disebut pengkhianat," tuturnya.***
