Sebaliknya, dia menganggap sepanjang gagasan presidential treshold nol persen tidak segera disahkan menjadi aturan, selama itu pula posisi presiden akan semakin lemah karena tersandera dengan kepentingan oligarki.
"Klo Pres kuat, tidak perlu dagang sapi dgn partai. Lemah disandra oligarki," ujarnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu Hendrawan Supratikno yang mewakili PDIP secara terpisah mengeluarkan pernyataan yang mempertanyakan alasan bahwa ketentuan presidential treshold harus diubah menjadi nol persen.
Dia menganggap, presidential treshold masih sangat diperlukan karena Indonesia memiliki banyak partai politik, sehingga aturan tersebut masih layak untuk tetap diberlakukan agar lebih efektif dan efisien.
Bahkan, dia juga menilai bahwa presiden harus mendapat dukungan dari sejumlah partai politik yang kuat jika ingin sistem pemerintahan presidensial tetap berjalan dengan langgeng.***