Network
Ada tujuh tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Banyuwangi terhadap pemerintah pusat melalui DPRD Banyuwangi pada aksi demo yang digelar siang ini.
Pertama, menolak dengan keras atas kenaikan harga BBM yang diberlakukan oleh pemerintah sejak Sabtu, 3 September 2022 lalu.
Kedua, mengevaluasi keberadaan dan kinerja SKK dan BPH Migas.
Ketiga, memberantas segala bentuk praktik dan modus mafia migas yang terjadi di Indonesia.
Keempat, meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri ESDM yang dianggap tidak sanggup dalam mengatur dan mengimplementasikan regulasi terkait sirkulasi minyak mentah.
Kelima, merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Jual Eceran Harga BBM untuk mempertegas pihak-pihak yang layak menerima subsidi.
Keenam, menegakkan dan melaksanakan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten.
Ketujuh, mendesak DPRD Banyuwangi untuk mengawal tuntutan Mahasiswa Banyuwangi terkait keenam poin sebelumnya.
Baca Juga: Masyarakat Minta Elit PDIP Mengulang Momen Tangis Saat Aksi Demo BBM Naik Era Presiden SBY
Ketujuh tuntutan tersebut dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang dibuat untuk ditandatangani oleh Aliansi Mahasiswa Banyuwangi dengan DPRD Banyuwangi.
