KABAR BESUKI - Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyebut 57 pegawai KPK tak lolos TWK yang disahkan jadi ASN Polri sebagai tukar tambah politik.
Rocky Gerung menilai, Presiden Jokowi seolah tak mengerti tentang standar dalam membuat keputusan, khususnya mengenai rekrutmen ASN.
"Ini presiden yang nggak ngerti, yang disebut sebagai standar pembuat keputusan. Kan statusnya sama itu, calon ASN ditolak KPK karena nggak lulus wawasan kebangsaan, mestinya di tempat yang lain juga berlaku prinsip yang sama," kata Rocky Gerung sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 29 September 2021.
Baca Juga: Pimpinan KPK Kekeh Singkirkan 57 Pegawai Tak Lolos TWK, Novel Baswedan: Hukum Tak Ada Wibawa
Rocky Gerung kemudian mempertanyakan jika 57 pegawai KPK tersebut diuji ulang saat proses rekrutmen di kepolisian.
Dia menduga ada kemungkinan besar untuk lolos karena adanya intervensi dari pihak kekuasaan.
"Jadi bagaimana nanti misalnya harus diuji di kepolisian, ujian ulangan itu? Dan mereka lolos? Pasti dia akan lolos, itu berarti dia akan bilang 'Kalau begitu pakai prinsip kesetaraan argumentasi', dia juga berhak (tetap bertahan di KPK)'," ujarnya.
Baca Juga: Terungkap Ternyata Ini Alasan Adanya Pertanyaan Al Quran atau Pancasila dalam TWK
Rocky Gerung mengungkapkan bahaya yang akan terjadi ketika pemerintah tak memiliki standar yang jelas dalam rekrutmen atau mutasi ASN.
Menurutnya, mutasi 57 pegawai KPK sebagai ASN Polri merupakan praktik tukar tambah politik yang dapat membuat mereka merasa dipermainkan oleh Presiden Jokowi.
"Bahayanya, karena kekuasaan nggak punya standar jadi seolah-olah ini tukar tambah politik atau bahkan mau mbujuk. Ya tentu saja 57 orang ini merasa bahwa 'Kita dipermainkan oleh presiden'," katanya.
Baca Juga: Pimpinan KPK Mangkir dari Panggilan Komnas HAM Terkait Kasus TWK, Siapkan 30 Pertanyaan untuk Firli
Rocky Gerung juga menduga 57 orang pegawai KPK yang tak lolos TWK akan dicatat dan dicap sebagai 'pengkhianat' Pancasila oleh pihak-pihak yang berada di dalam kekuasaan.
Bahkan tak menutup kemungkinan, mereka juga akan mengalami hal serupa ketika resmi bergabung sebagai ASN Polri.
"Sekali dia dinyatakan tidak lolos wawasan kebangsaan itu akan dicatat seolah-olah mereka 'pengkhianat' Pancasila. Kalau mereka masuk ke Polri, mereka anggap juga semacam gula-gula doang, dia akan jadi anak tiri juga di situ," ujarnya.
Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Tidak Hadir dalam Debat Terbuka Terkait Polemik TWK
Rocky Gerung kemudian menegaskan bahwa 57 orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan dimutasi sebagai ASN Polri sesungguhnya menginginkan agar tetap berjuang memberantas korupsi bersama KPK.
Sebab, KPK merupakan benteng terakhir untuk menuntun Indonesia keluar dari berbagai praktik korupsi.
"Padahal sebetulnya, dasarnya dari awal mereka ingin berkarir di KPK, karena itu adalah lembaga tinggi dalam moralitas publik untuk menuntun Indonesia keluar dari gorong-gorong korupsi," tuturnya.***